Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri: Hentikan Proyek Kereta Cepat, Food Estate, dan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 18/10/2021, 14:40 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan pemerintah untuk menghentikan sejumlah proyek, mulai dari food estate hingga kereta cepat Jakarta-Bandung.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini menyayangkan proyek kereta cepat menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021. Menurutnya, dana itu seharusnya digunakan pemerintah membantu masyarakat miskin lebih banyak.

"Jadi ayo kita perluas, hentikan food estate, hentikan pembangunan ibu kota baru, hentikan kereta cepat, kita tidak mati. Kereta cepat mau pakai Silpa. Gila enggak?," kata Faisal dalam webinar Bincang APBN 2022, Selasa (18/10/2021).

Baca juga: Kapan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi? Simak Progres dari KCIC

Faisal menilai, pembangunan kereta cepat menggunakan dana APBN tidak tepat karena di sisi lain pemerintah bakal menghapus lebih dari 9 juta orang dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan tahun 2021.

Penghapusan data memiliki alasan, yakni pemilik kartu sudah meninggal, data ganda, data mutasi, dan data DTKS yang tidak padan dengan data Dukcapil.

"SiLPA mau dipakai buat kereta cepat tapi buat rakyat 9 koma sekian juta, rakyat yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma (Menteri Sosial)," ucap Faisal.

Faisal mengungkapkan, masih ada sekitar 143 juta masyarakat rentan (insecure) di luar 20 juta masyarakat miskin yang iuran kesehatannya dibantu pemerintah.

Masyarakat rentan ini dikategorikan sebagai penduduk dengan pengeluaran Rp 25.000 sebelum adanya pandemi. Setelah pandemi, kemungkinan pengeluarannya jatuh lebih dalam.

"Ayo kita bicara yang realistis dan Kemenkeu fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan para menteri dan presiden. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Faisal.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. Hal itu untuk pemenuhan base equity capital KCJB.

Tercatat, base equity capital yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga (Persero) Tbk senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Baca juga: Bengkak, Biaya Kereta Cepat Kini Lebih Mahal daripada Tawaran Jepang

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, setoran modal awal ini diambil dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021.

Dana APBN tersebut akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Adapun pendanaan melalui APBN ini terjadi lantaran kondisi keuangan beberapa BUMN yang menggarap proyek tersebut tengah mengap-mengap.

Selain itu, proyek tersebut terancam mangkrak karena biaya pengerjaanya membengkak menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,24 triliun. Padahal sebelumnya, PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) melakukan estimasi biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah sebesar 6,07 miliar dollar AS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com