Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Naik Lagi, Defisit APBN Tembus Rp 452 Triliun hingga September 2021

Kompas.com - 25/10/2021, 13:26 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan defisit APBN mencapai Rp 452 triliun hingga akhir September 2021. Defisit meningkat dibanding bulan sebelumnya yang sebesar Rp 383,2 triliun.

Namun jika dibanding tahun lalu (year on year/yoy), defisit fiskal pada September 2021 minus 33,7 persen. Tahun lalu, defisit bulan September 2021 tembus Rp 681,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit tersebut setara dengan 2,74 persen dari PDB Indonesia. Sedangkan tahun lalu, defisit bulan September 2021 tembus 4,41 persen dari PDB. Defisit pun masih lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,7 persen dari PDB.

"Ini menggambarkan konsolidasi fiskal berjalan dan secara tidak langsung pemulihan ekonomi sudah sesuai dengan yang kita terus harapkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (25/10/2021).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, defisit anggaran terjadi lantaran belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara. Meski, seluruh komponen pendapatan negara sudah berada pada zona hijau dan membaik sejak semester I-2021.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Naik, Kemendag Belum Bahas Evaluasi HET

Pendapatan Negara

Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) ini menjelaskan, pendapatan negara sampai September 2021 mencapai Rp 1.354,8 triliun dari target APBN Rp 1.743,6 triliun.

Pendapatan negara sudah mencapai 77,7 persen terhadap target APBN atau tumbuh 16,8 persen dibanding periode yang tahun lalu (year on year/yoy). Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan negara ditopang oleh realisasi positif dari pajak, bea cukai, maupun PNBP.

"Kita harap akselerasi dari kegiatan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk penerimaan kita baik dari pajak bea, dan cukai, maupun PNBP (terus berlanjut)," ucap dia.

Penerimaan negara dari sisi pajak sudah mencapai Rp 1.033 triliun atau 71,5 persen dari target UU APBN 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pajak tersebut meningkat 15,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Baca juga: Optimistis, Sri Mulyani Pasang Target Ekonomi Indonesia 2021 Capai 4 Persen

Penerimaan perpajakan ini terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 850,1 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp 182,9 triliun.

Penerimaan pajak tumbuh 13,2 persen (yoy), sementara bea dan cukai tumbuh 29 persen yoy. Porsinya masing-masing sudah 69,1 persen dan 85,1 persen. Di bulan sebelumnya, penerimaan dari bea dan cukai mencapai Rp 158 triliun.

Sementara itu, PNBP meningkat 22,5 persen mencapai Rp 320,8 triliun. Angka ini sudah melampaui target APBN sebesar 107,6 persen dari pagu Rp 298,2 triliun.

"PNBP mencapai Rp 320,8 triliun atau tumbuh 22,5 persen, itu lebih kuat dibanding Agustus sebesar 19,6 persen. Penerimaan pajak sudah 69,1 persen dari target. Bea cukai 85,1 persen dari target, dan PNBP melampaui target yaitu 107,6 persen," jelas Sri Mulyani.

Belanja Negara

Wanita yang akrab disapa Ani ini mengungkap, belanja negara hingga semester I 2021 mencapai Rp 1.806,8 triliun dibanding bulan sebelumnya Rp 1.560,8 triliun. Realisasinya -1,9 persen dibanding tahun lalu (year on year/yoy). Angkanya setara dengan 65,7 persen dari target Rp 2.750 triliun.

Baca juga: Kalbe Farma Raup Laba Bersih Rp 2,28 Triliun pada Kuartal III-2021

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp 1.265,3 triliun atau 64,7 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun. Realisasi ini naik sebesar 4,4 persen secara tahunan (yoy).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com