Apindo Ungkap Investor Asing Khawatir Pasca-putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kompas.com - 26/11/2021, 17:04 WIB
Ketua umum Apindo Haryadi Sukamdani saat diwawancarai media di Jakarta, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/ELSA CATRIANAKetua umum Apindo Haryadi Sukamdani saat diwawancarai media di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan adanya kekhawatiran para investor asing pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Seperti diketahui, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat.

"Ada yang bilang ini semua (UU Cipta Kerja) harus diubah karena tidak sesuai dengan keputusan MK. Hal ini yang menurut pandangan kami sangat mengkhawatirkan," Haryadi melalui konferensi pers virtual, Jumat (26/11/2021).

"Ada lagi pendapat dari teman-teman investor di luar negeri yang juga menanyakan kepada kami 'ini bagaimana nasib undang-undang yang kalian bikin ini mau seperti apa? Itu nanti mau diubah semuanya?' Hal-hal inilah yang perlu kami luruskan," sambung dia.

Baca juga: Kominfo: IM2 Berhenti Beroperasi Total Akhir November 2021

Hariyadi mengatakan bahwa putusan MK hanya terkait uji formil, bukan materi UU Cipta Kerja. Oleh karena itu kata dia, UU Cipta Kerja tetap berlaku tanpa harus mengubah isi materi di dalamnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menjelaskan, revisi UU Cipta Kerja tidak akan memakan waktu lama prosesnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi mekanismenya sederhana. Karena yang diubah hanya memasukkan frasa Omnibus Law, saya rasa tidak sulit. Namun mekanismenya adalah harus diproses bersama-sama pemerintah untuk disepakati masuk program legislasi nasional. Baik jangka panjang atau jangka pendek yang akan kita putuskan pada Desember ini," ucap Firman.

Sebelumnya, MK telah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat. Pemerintah pun diminta untuk merevisi UU Cipta Kerja dengan target waktu 2 tahun. Selain itu, pemerintah dilarang menerbitkan aturan pelaksana terbaru atau turunan regulasi dari UU Cipta Kerja.

Baca juga: KKP: Tidak Boleh Ada Lagi Perdagangan Koral Ilegal!

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.