Buruh Menjerit di Tengah Covid

PANDEMI belum juga berhenti. Tekanan ekonomi masih tinggi. Kini para buruh harus menghadapi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai tak manusiawi.

Ribuan buruh di berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi. Mereka emosi karena pemerintah dinilai mengabaikan kondisi mereka di tengah pandemi dan tekanan ekonomi yang masih tinggi.

Kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya sekitar 1 persen dinilai melukai dan mencederai rasa keadilan dan mengabaikan nasib buruh yang tengah kesulitan dan kesusahan karena pandemi yang tak kunjung pergi.

Tak hanya menggelar unjuk rasa, para buruh juga mengancam akan melakukan mogok kerja. Ini dilakukan guna menekan pemerintah dan pengusaha agar merevisi kenaikan UMP 2022 yang dinilai tak manusiawi.

Pasalnya, kenaikan UMP yang hanya sekitar 1 persen dianggap tak layak dan jauh dari cukup. Para buruh menuntut kenaikan UMP tahun depan seharusnya di kisaran 7 hingga 10 persen.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan, bahwa kenaikan UMP 2022 hanya sebesar 1,09 persen.

Kemnaker berdalih, angka ini merupakan hasil simulasi formulasi penghitungan kenaikan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terendah sepanjang sejarah

Kenaikan UMP tahun 2022 yang hanya sebesar 1,09 persen ini dianggap sangat tidak layak dan terlampau rendah.

Saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena dihantam pandemi. Buruh menjadi salah satu kelompok  rentan dalam kondisi ini. Upah minimum seharusnya menjadi jaring pengaman sosial agar mereka tidak terpuruk lebih dalam lagi.

Kenaikan UMP ini dianggap terendah sepanjang sejarah. Sebagai contoh, kenaikan UMP DKI Jakarta dari tahun 1999 hingga 2021 rata-rata antara belasan hingga puluhan persen. Bahkan di tahun 2000 kenaikannya mencapai hampir 50 persen.

Kenaikan UMP terendah di DKI hanya terjadi pada tahun 2010 yakni sekitar 4 persen. Bahkan tahun 2021 saat pandemi masih menjadi-jadi, kenaikan UMP di DKI Jakarta masih di angka 3,27 persen.

Korban UU Ciptaker

UU Cipta Kerja dituding menjadi biang kerok terkait kenaikan UMP yang dianggap sangat tidak layak ini. Karena formulasi penghitungan UMP tahun 2022 ini sudah menggunakan PP No 36 Tahun 2021 sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Hasilnya, secara rata-rata nasional, kenaikan UMP sama sekali tidak signifikan. Ini terjadi karena penghitungan UMP saat ini tak lagi memasukkan unsur Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seperti sebelumnya. 

Unsur KHL dalam penghitungan UMP di PP 78/2015 tentang Pengupahan sudah tidak digunakan lagi. Karena, PP 36/2021 yang merupakan turunan UU Cipta Kerja hanya fokus mempertimbangkan variabel di luar kebutuhan pekerja seperti kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan seperti tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah.

Standar KHL dihapus dari perhitungan UMP dan seluruh komponen penghitungan menggunakan indikator makro pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat. PP Nomor 36 Tahun 2021 ini juga tidak lagi memberi ruang perundingan secara bipartit.