Sri Mulyani Dituding Tak Hargai MPR karena Tak Hadir Rapat, Ini Penjelasan Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara mengenai tidak hadirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di rapat dengan pimpinan MPR.

Asal tahu saja, ketidakhadiran wanita yang karib disapa Ani ini membuat MPR menyebut Sri Mulyani tidak menghargai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, tidak hadirnya Sri Mulyani setelah diundang rapat oleh pimpinan MPR memiliki alasan. Sri Mulyani tidak bisa hadir karena ada agenda lain, yakni rapat internal bersama Presiden RI, Joko Widodo.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Sudah Dikenal Jadi Penerbit Sukuk Terbesar

"Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan," kaya Yustinus dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Di rapat selanjutnya, Sri Mulyani tidak bisa hadir karena sudah memiliki agenda dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," ucap Yustinus.

Adapun terkait pemangkasan anggaran MPR, Yustinus menjelaskan bahwa refocusing dan realokasi harus dilakukan karena Indonesia masih menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta pada tahun 2021.

Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan sudah melakukan refocusing anggaran sampai 4 kali, tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19 karena biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi.

Akibat varian Delta, biaya perawatan pasien melonjak dari Rp 63,51 triliun menjadi Rp 96,86 triliun. Anggaran pun digunakan untuk akselerasi vaksinasi sebesar Rp 47,6 T triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Segera Gunakan Anggaran, tapi Jangan Boros...

"Anggaran difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4. Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," pungkas Yustinus.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut Menteri Keuangan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara. Hal ini disebabkan karena Sri Mulyani tidak menghadiri undangan yang dilayangkan MPR untuk membahas anggaran.

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," sebut Bambang.