Kemenaker: Struktur dan Skala Upah Jamin Aspek Keadilan Pekerja

Kompas.com - 03/12/2021, 17:51 WIB
Ilustrasi kenaikan gaji. SHUTTERSTOCK/Andrii YalanskyiIlustrasi kenaikan gaji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri, menegaskan ada korelasi antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan kebijakan pengupahan.

Korelasi tersebut yakni pelaksanaan kebijakan pengupahan dapat menjadi materi muatan syarat kerja yang diatur dalam PP atau PKB.

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 92, maka pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (Susu) di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

Indah mengatakan, Susu harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan PP atau pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan PKB.

Baca juga: Ini Sosok CEO GoTo Andre Soelistyo, Satu-satunya Anak Bangsa yang Masuk Daftar Bloomberg 50 2021

Indah berpendapat, Susu memiliki manfaat bagi pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja atau buruh akan meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga kelangsungan usaha bagi pengusaha dan manfaat bagi pemerintah akan menjamin keadilan bagi seluruh pihak.

"Bagi pekerja manfaatnya menjamin aspek keadilan (tak ada diskriminasi), kesetaraan upah, kenyamanan bekerja, menciptakan suasana kondusif untuk peningkatan profesionalisme dan produktivitas," kata Indah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/12/2021).

Indah berharap, melalui sosialisasi penyusunan SUSU dan PP/PKB, pemda dan unsur pengusaha/manajemen perusahaan, dapat mengetahui urgensi yang harus diperhatikan dalam penerapan Struktur dan Skala Upah, PP dan PKB.

"Lewat forum sosialisasi ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari para peserta mengenai penerapan SUSU, PP/PKB yang telah berjalan di masing-masing daerah atau perusahaan," ucap Indah.

Baca juga: Pelaku UMKM Ikut Program Kedai Kreatif Susu Kental Manis, Ini Manfaatnya

Indah menambahkan, kegiatan sosialisasi penting karena merupakan salah satu sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan perwakilan pengusaha/manajemen perusahaan. Utamanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial.

"Forum-forum seperti ini akan terus kami lakukan untuk memperkuat konsolidasi dan kolaborasi guna memastikan terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan industrial secara baik," ujar Indah.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.