Ada Kewajiban Pajak atas Penghasilan dari Uang Kripto

Karena sifatnya sebagai aset untuk investasi, maka kripto wajib dilaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan ) sebagai harta yang dimiliki oleh wajib pajak. Harta berupa uang kripto ini di dalam SPT Tahunan pajak masuk dalam kelompok investasi dengan kategori: investasi lainnya.

Memang pada saat ini cryptocurrency belum dapat diawasi secara langsung oleh pemerintah karena sistemnya yang bersifat peer to peer di mana otentifikasi dilakukan oleh para user dalam sistem block chain. Selain itu cryptocurrency dapat ditransaksikan secara anonym atau user mendaftar dengan identitas berbeda serta tidak terdapat peran bank sentral atau lembaga pengawas lainnya seperti halnya produk jasa keuangan.

Namun demikian apabila wajib pajak memiliki mata uang kripto namun tidak dilaporkan dalam SPT lalu di kemudian hari Ditjen Pajak menemukannya maka wajib pajak akan dianggap tidak patuh dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Identifikasi atas kepemilikan kripto dapat saja diperoleh dengan adanya pertukaran data yang dilakukan Ditjen Pajak dengan pihak ketiga maupun berdasarkan hasil investigasi/digital forensic yang dilakukan oleh petugas pajak.

Baca juga: Bagaimana Aspek Pajak atas Keuntungan Investasi Saham di Singapura?

Perkembangan dunia teknologi dan digital yang semakin cepat perlu diikuti dengan tersedianya regulasi dan kebijakan yang mengikutinya, termasuk kebijakan perpajakan. Sama halnya dengan objek pajak yang lain, kebijakan perpajakan tersebut harus berdasarkan aspek netralitas dan keadilan sehingga tidak serta merta menghambat kemajuan teknologi.