Mempersiapkan SDM di Era Industri Hijau

PEMERINTAH Republik Indonesia (RI) melalui Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan sejumlah tantangan industri hijau atau green industry di Tanah Air.

Pertama, industri dalam negeri masih tertinggal dalam riset dan pengembangan, terutama yang dapat diaplikasikan secara multisektoral.

Kemudian, masih banyak industri yang menggunakan mesin berteknologi lama yang cenderung tidak efisien, serta menghasilkan limbah dan polusi tinggi. Padahal teknologi kekinian menjadi satu syarat utama yang dibutuhkan menuju industri berkelanjutan.

Di sisi lain, pembiayaan untuk beralih ke peralatan fabrikasi hijau juga menjadi tantangan tersendiri karena nilainya yang tidak kecil.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) belum memadai terutama dari sisi keahlian, kapasitas, serta pengalaman. SDM yang ada saat ini, belum dapat mengikuti kemajuan teknologi hijau di industri manufaktur.

Baca juga: Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Sedangkan, tantangan terakhir yang dihadapi Indonesia adalah masih kurangnya insentif, baik fiskal dan nonfiskal yang mendukung pengembangan industri hijau.

Sementara, industri hijau sudah banyak diterapkan di beberapa negara. Australia adalah negara yang aktif memimpin dalam efisiensi energi sejak 2009 sesuai pada Strategi Nasional pada Efisiensi Energi (NSEE) dengan empat poin penting yaitu pembuatan bangunan baru harus lolos penilaian hemat energi, dukungan pemerintah membantu rumah tangga dan bisnis transisi ke masa depan karbon rendah, pengetatan penerapan hemat energi, dan menjadikan pemerintah sebagai mitra dalam memimpin jalan untuk efisiensi energi.

Di Jerman, tahun 2009, melakukan penggantian peralatan tua secara masal dengan yang baru dapat mengurangi 20 miliar kWh listrik atau setara dengan mengurangi emisi CO2 sebesar 18 miliar kilogram (kg). Prinsip ini adalah bukti nyata bahwa melakukan penyelamatan lingkungan dengan pengurangan emisi dapat pula melakukan penghematan dalam pemakaian biaya listrik.

Di Indonesia sendiri, kebijakan industri hijau telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2014, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penerapan industri hijau juga menjadi tumpuan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Develompent Goals (SDGs), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Untuk menghadapi tantangan industri hijau, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya, pengurangan jejak karbon dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas dan menciptakan penghiliran industri untuk ekspor barang jadi atau setengah jadi. Selain itu juga mendorong pengembangan kawasan industri hijau.

Transformasi jadi kebutuhan

Transformasi menuju industri hijau kini pun menjadi kebutuhan, bukan lagi sebatas kewajiban, karena dalam proses produksinya menerapkan efisiensi dan efektivitas. Selain mengganti sumber daya fosil menjadi yang lebih terbarukan dan ramah lingkungan, industri hijau juga terbukti mampu meningkatkan competitiveness.

Untuk itu, industri hijau saat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memenangkan persaingan pasar. Inilah mengapa industri hijau menjadi tujuan Pemerintah dari pembangunan industri nasional.

Namun transformasi menuju industri hijau di Indonesia membutuhkan proses yang tidak cepat, apalagi mudah. Dibutuhkan komitmen bersama yang kuat. Apalagi, berdasarkan data dari World Energy Council (2016), Indonesia akan terus mengonsumsi energi fosil sampai pada tahun 2040.

Ini berarti Indonesia akan terus menyumbang gas rumah kaca (CO2) atau gas hasil pembakaran dari bahan baku fosil sampai 30 tahun ke depan.

Nilai perdagangan karbon sebesar Rp 30.000 per ton yang ditetapkan pemerintah belum mampu menekan emisi karbon yang terjadi di Indonesia. Untuk itu diperlukan pemanfaataan CO2 agar tidak dibuang ke lingkungan.