Tahun Depan, Kominfo Sediakan Akses Internet di 200 Pos TNI Wilayah 3T

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menyediakan akses internet untuk 200 pos layanan TNi di wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan) untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Kominfo Johnny G Plate dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).

“Konkretnya Kominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit, dan ini akan dilaksanakan di tahun 2022,” ujar Johnny melalui siaran pers, Selasa (28/12/2021). 

Baca juga: Kominfo: IM2 Berhenti Beroperasi Total Akhir November 2021

Menteri Johnny menyatakan infrastruktur yang paling feasible dan paling cepat untuk mendukung pelayanan TNI di 200 titik tersebut berupa VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit. 

Menurut Menteri Johnny, di wilayah terluar di Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar.

“Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara,” tegasnya.

Baca juga: BBM Satu Harga Sudah Jangkau 319 Titik di Wilayah 3T

Atasi tantangan komunikasi di wilayah 3T

Jenderal Andika Perkasa menyatakan, sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI, langsung melakukan orientasi. Menurutnya, masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi,

“Tidak hanya pada wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya. Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi. Karena apa? Karena memang sinyalnya tidak ada, sehingga untuk laporan saja harus nyebrang pulau,” jelasnya.

Panglima TNI mencontohkan kondisi Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, akses komunikasi yang sulit membuat koordinasi menjadi terhambat.

“Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, (prajurit) untuk laporan harus nyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya, Kan tidak bisa kita membiarkan pos-pos itu misalnya tanpa komunikasi sama sekali. Kalau ada apa-apa bagaimana?” ungkapnya.