LPS Perpanjang Kebijakan Penghapusan Denda Pembayaran Premi Bank Selama 1 Tahun

Kompas.com - 28/12/2021, 19:06 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk memperpanjang kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi, selama dua periode pembayaran premi atau satu tahun, yaitu untuk periode I tahun 2022 dan periode II tahun 2022.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut diambil guna mendukung tren pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung.

"Serta pemulihan fungsi intermediasi perbankan yang terus berlanjut," ujarnya, melalui keterangan resmi, Selasa (28/12/2021). 

Hal lain yang menjadi pertimbangan LPS ialah penyebaran Covid-19 yang belum berakhir dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang juga masih berlangsung.

Baca juga: Ini Stok BBM Pertamina Jelang Tahun Baru 2022

“Dan yang terakhir adalah risiko meningkatnya kasus Covid-19 akibat varian baru seperti Omicron.  Dengan perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi ini, perbankan diharapkan dapat memiliki ruang lebih besar dalam mengelola likuiditasnya di masa pandemi,” tutur Purbaya.   

LPS telah menetapkan kebijakan relaksasi denda premi sejak semester II-202.  Kebijakan ini semula akan berakhir pada 31 Januari 2022.

Dengan adanya perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi selama dua periode, maka kebijakan relaksasi denda premi masih akan berlaku untuk dua periode selanjutnya.

Pembayaran premi periode I tahun 2022 yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari 2022 dapat dibayarkan sampai dengan 31 Juli 2022 dengan denda sebesar 0 persen.

Baca juga: Sandiaga Uno Targetkan Jumlah Wisatawan Asing Capai 3,6 Juta Tahun Depan

Sedangkan untuk pembayaran premi periode II tahun 2022 yang seharusnya dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli 2022, dapat dibayarkan sampai dengan 31 Januari 2023 dengan denda sebesar 0 persen.

Purbaya bilang, perpanjangan kebijakan relaksasi denda premi yang dilakukan melengkapi berbagai respons kebijakan yang diambil oleh LPS dalam memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan sebagai akibat Pandemi covid-19. 

Respons kebijakan lainnya diantaranya adalah relaksasi penyampaian laporan berkala, penyesuaian kewajiban penyampaian laporan Single Customer View (SCV), dan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS untuk memberikan ruang penurunan biaya dana bagi perbankan agar perbankan dapat memperbaiki kinerja rentabilitasnya.

"Untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi, LPS terus berkomitmen dan turut berkontribusi diantaranya dengan memperpanjang kebijakan relaksasi denda premi sebagai bagian sinergi kebijakan KSSK dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi," ucap dia.

Baca juga: Soal Wacana Subsidi Minyak Goreng, BPDP KS: Belum Ada Keputusan Komite Pengarah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Whats New
Integritas di BUMN

Integritas di BUMN

Whats New
Berencana IPO, Rohartindo Nusantara Kelebihan Permintaan 106,89 Kali

Berencana IPO, Rohartindo Nusantara Kelebihan Permintaan 106,89 Kali

Whats New
Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Pemerintah Diminta Perlu Mewaspadai Peningkatan Inflasi

Whats New
Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Pekan Depan, Kemendag Kirim 1.000-3.000 Ton Minyakita ke Papua dan Maluku

Whats New
Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Pantau Bapok di Pasar Raya Padang, Mendag Zulhas: Stok Melimpah, Harga Cenderung Turun

Whats New
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Dibuka, Simak Cara Daftar dan Syaratnya

Work Smart
Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Luhut Sebut Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Whats New
Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Ekspansi EBT, Grup Astra Melalui UNTR Tambah Kepemilikian Saham ARKO

Whats New
Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Lion Air Group: Penerbangan Wings Air dengan Pesawat ATR Merugi, tapi Tetap Beroperasi

Whats New
Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Pembangkit Ekonomi (Masih) Bertenaga Batubara

Whats New
Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Sambut HUT RI, Pegadaian Bebaskan Bunga Pinjaman Selama 45 Hari

Whats New
Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Kondisi Ekonomi 2023 Diprediksi Lebih Sulit, Mampukah Indonesia Bertahan?

Whats New
Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Sambut Tanggal Cantik 8.8, Simak Restoran yang Tebar Diskon Spesial

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah Tanpa Harus Keluar Rumah

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.