Bisnis Maritim Indonesia Berprospek Besar, tapi Butuh Perbaikan Regulasi

Tanggapan pemerintah

Plt Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogie Nugraha menjelaskan arah kebijakan utama transportasi laut nasional pada 2020-2024. 

Yakni, adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan pendukung tol laut.

Dari sisi armada, pemerintah berupaya memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada enam poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari sisi ekonomi, knowledge and skill, kemampuan teknologi, hingga regulasi.

“Pemerintahan mencoba mendukung dari sisi peraturan dan payung hukum,” katanya menjawab permasalahan yang dihadapi INSA.

Ada ancaman ketidakpastian

Sementara menurut Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Ekonomi Makro Indra Darmawan mengatakan ada ketidakpastian yang akan mengubah pola perdagangan, sehingga para pelaku shipping industri harus antisipasi.

Kenaikan harga logistik memaksa beberapa negara untuk mengubah pola perdagangannya. “Ini akan berdampak pada para pelaku shipping industry,” ujar Indra.

PIS atasi tantangan dengan ubah bisnisnya jadi 3

Salah satu pemain industri shipping yakni PT Pertamina International Shipping (PIS). Direktur Utama PIS Erry Widiastono mengatakan, pihaknya mengubah bisnis PIS menjadi tiga, yakni shipping, terminal BBM dan LPG, lalu marine logistic. Integrasi ketiganya dinilai mampu menjawab tantangan bisnis shipping di Indonesia. 

“Kami semua menghadapi tantangan yang menuntut perubahan bisnis dan perubahan dari company itu sendiri. Tidak hanya PIS, saya yakin semua pelaku bisnis logistic provider khususnya di bidang migas menuntut adanya perubahan,” kata Erry dalam webinar.

Menurut Erry PIS juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi. 

“Kami juga akan terapkan green cargo dengan penggunaan LNG, LPG, dan biodiesel. Untuk green port mengurangi port time dengan meminimalisasi polusi udara di pelabuhan, mengurangi emisi gas CO2 dengan mengatur kecepatan kapal keluar masuk pelabuhan mengubah bahan bakar infrastruktur pelabuhan,” ungkapnya.