Simak, Ini Deretan Tarif Pajak yang Naik Mulai Tahun Depan

Kompas.com - 30/12/2021, 06:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengejar penerimaan lebih tinggi pada tahun 2022, salah satunya dengan menggenjot pertumbuhan penerimaan perpajakan.

Sebab, tahun 2022 adalah tahun terakhir defisit APBN diperbolehkan melebihi 3 persen. Pada tahun 2023, defisit fiskal ini mesti kembali pada level 3 persen.

Seiring normalisasi defisit, tak ayal pemerintah menaikkan tarif beberapa instrumen pajak mulai awal tahun. Pajak Pertambahan Nilai hingga tarif cukai hasil tembakau (CHT) turut menjadi sasaran.

Baca juga: Penerimaan Pajak Capai Target, Paling Besar Dari Pajak Penghasilan

Untuk itu, simak beberapa tarif pajak yang naik pada tahun depan.

1. Cukai Rokok

Tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2022. Kenaikan tarif cukai di tahun depan ini tak setinggi kenaikan di tahun sebelumnya, yakni 12,5 persen.

Naiknya tarif cukai rokok ini membuat harga jual eceran (HJE) rokok per bungkus turut merangkak. Harga per bungkusnya bervariasi dengan yang tertinggi Rp 40.100/bungkus (isi 20 batang).

Untuk SKM golongan I, harganya mencapai Rp 38.100/bungkus.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, naiknya cukai rokok tahun depan berkontribusi menurunkan produksi rokok sebesar 3 persen dari 320,1 miliar batang menjadi 310,4 miliar batang.

Indeks kemahalan rokok menjadi 13,77 persen dari 12,7 persen, dengan target penerimaan APBN dari cukai rokok mencapai Rp 193,5 triliun.

Kenaikan cukai pun sejalan dengan target penurunan prevalensi perokok anak/remaja usia 10-18 tahun menjadi 8,83 persen dari target 8,7 persen dalam RPJMN tahun 2024.

"Ini adalah cukai baru yang akan berlaku mulai bulan Januari. Pak Presiden minta kepada kita segera selesaikan supaya kita tetap bisa menjalankan per 1 Januari," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (13/12/2021).

Baca juga: Pertama dalam 12 Tahun, Penerimaan Pajak 2021 Melebihi Target, Tembus 100,19 Persen

2. PPN

Selain cukai rokok, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turut naik dari 10 persen menjadi 11 persen. Kenaikan ini mulai berlaku di bulan April 2022.

Kemudian, tarif PPN akan kembali naik sebesar 12 persen pada tahun 2025. Kenaikan tarif ini bakal mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Skema tarif PPN adalah single tarif (tarif tunggal), bukan multi tarif. Di samping itu, kemudahan dalam pemungutan PPN juga akan diberikan kepada jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu melalui penerapan tarif PPN final, misalnya 1 persen, 2 persen, atau 3 persen, dari peredaran usaha.

Kendati naik, pemerintah tidak akan mengambil PPN untuk beberapa barang/jasa yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat pada umumnya.

Barang-barang yang tak dikenakan tarif PPN yakni barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya. Dengan demikian, beberapa jenis beras juga tak akan dikenakan PPN.

3. PPh

Pemerintah menambah satu lapisan (bracket) tarif pajak penghasilan (PPh) teratas, dari yang semula 4 lapisan menjadi 5 lapisan. Pada lapisan kelima, besaran tarif PPh mencapai 35 persen untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

Perubahan bracket ini lantas membuat para orang tajir dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun membayar pajak lebih tinggi, yakni 35 persen. Adapun sebelumnya, orang tajir cukup membayar 30 persen.

Secara lebih rinci, batas pendapatan kena pajak (PKP) orang pribadi (OP) lapisan pertama ditingkatkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen.

Kenaikan bracket pada lapisan pertama turut mengubah bracket kedua, yakni menjadi Rp 60 juta - Rp 250 juta. Tarif PPh untuk bracket kedua adalah 15 persen.

Sementara bracket ketiga tidak berubah, yakni tetap Rp 250 juta - Rp 500 juta dengan tarif 25 persen. Selanjutnya penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif 30 persen.

Tarif baru yang tercantum dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini mulai berlaku untuk tahun pajak 2022.

Baca juga: Cara Bayar Pajak Online dengan Mudah, Bisa dari Rumah

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Transaksi 'Digital Banking' Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Transaksi "Digital Banking" Melesat, Per April Tembus Rp 5.338,4 Triliun

Whats New
Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Sudah Dinanti Para Pekerja, Kapan SBU 2022 Cair?

Whats New
Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Waskita Karya Kantongi Rp 3,28 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk, untuk Apa Saja?

Whats New
Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Harga Ikan Lele dan Cabai Naik, Cek Harga Pangan Hari Ini

Spend Smart
ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

ILO: Transisi Energi Bakal Ciptakan 5 Juta Lapangan Pekerjaan

Whats New
Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik 'Blast Furnace'

Krakatau Steel Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Pabrik "Blast Furnace"

Whats New
Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Likuiditas Melimpah, Suku Bunga Kredit Belum Akan Naik Signifikan

Whats New
PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

PNBP Perikanan Tangkap Terus Meningkat, Kini Capai Rp 512,38 Miliar

Whats New
Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Semangat Kerja di Usia Senja, Driver Ojol ini Masih Giat Ngaspal

Earn Smart
Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Deteksi Wabah PMK, Kementan Minta Pemda Optimalkan Puskeswan

Whats New
Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Netflix Bakal Pasang Iklan, Apa Pengaruhnya pada Jumlah Pelanggan?

Spend Smart
OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

OJK: Kinerja Intermediasi Lembaga Keuangan Terus Meningkat

Whats New
Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.