Begini Rumus Perhitungan Pesangon PHK Karyawan Tetap

Kompas.com - 09/01/2022, 17:13 WIB
Ilustrasi Pesangon PHK karyawan tetap. Perhitungan pesangon PHK, pesangon PHK Omnibus Law, perhitungan pesangon PHK karena perusahaan tutup dan cara menghitung pesangon karyawan tetap. IstimewaIlustrasi Pesangon PHK karyawan tetap. Perhitungan pesangon PHK, pesangon PHK Omnibus Law, perhitungan pesangon PHK karena perusahaan tutup dan cara menghitung pesangon karyawan tetap.


JAKARTA, KOMPAS.com - Cara menghitung pesangon karyawan tetap yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sangat mudah jika memahami rumus perhitungan pesangon PHK.

Informasi seputar pesangon PHK karyawan tetap, termasuk perhitungan pesangon PHK karena perusahaan tutup memang banyak dicari pembaca.

Tak ayal, banyak yang bertanya, jika di-PHK apakah dapat pesangon? apakah PHK dapat pesangon? Bagaimana cara perhitungan uang pesangon apabila terjadi PHK? Berapa besar pesangon PHK?

Baca juga: Simak Aturan Perhitungan Pesangon untuk Karyawan PKWT

Selain itu, kerap muncul pula pertanyaan lebih spesifik seperti kerja 9 tahun dapat pesangon berapa? Kerja 12 tahun dapat pesangon berapa? Kerja 13 tahun dapat pesangon berapa?

Karena itu, artikel ini akan membantu pembaca memahami ketentuan terkait rumus perhitungan pesangon PHK, khususnya tentang pesangon PHK karyawan tetap.

Hak karyawan akibat PHK

Perhitungan pesangon PHK diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Regulasi tersebut merupakan aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang juga mengatur hal serupa (pesangon PHK Omnibus Law).

Baca juga: Apa Itu PKWT dalam Hubungan Kerja?

PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat (1) berbunyi, dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Cara menghitung pesangon karyawan tetap termuat pada Pasal 40 ayat (2). Pesangon PHK karyawan tetap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Baca juga: Pahami Aturan Jam Kerja Lembur dan Cara Menghitung Upah Lembur

Dengan rumus perhitungan pesangon PHK tersebut, maka pesangon PHK karyawan tetap yang telah bekerja 9 tahun misalnya, atau 12 dan 13 tahun, diperhitungkan sama, yakni 9 bulan upah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Jokowi: Bisa Hemat Subsidi Elpiji Rp 7 Triliun

Whats New
IHSG Merah di Sesi I, Asing Lepas BBRI, BBCA, dan BUKA

IHSG Merah di Sesi I, Asing Lepas BBRI, BBCA, dan BUKA

Whats New
Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara' Batal Gunakan Anggaran PEN

Pembangunan Ibu Kota "Nusantara" Batal Gunakan Anggaran PEN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.