Kini Pemerintah Kebanjiran Penawaran Lelang Sukuk Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali kebanjiran penawaran lelang surat berharga negara. Setelah kebanjiran penawaran Surat Utang Negara (SUN), kini pemerintah kebanjiran penawaran lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (11/1/2022), total penawaran investor yang masuk untuk lelang Sukuk Negara mencapai Rp 55,3 triliun.

"Pemerintah melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara pada tanggal 11 Januari 2022 untuk seri SPNS12072022 (new issuance), PBS031 (reopening), PBS032 (reopening), PBS029 (reopening), PBS034 (new issuance) dan PBS033 (new issuance) melalui sistem lelang Bank Indonesia," tulis JDPPR dalam siaran pers.

Baca juga: Sempat Berada di Zona Hijau, IHSG Justru Berakhir di Zona Merah

Dari 6 seri Sukuk Negara yang dilelang, SPNS12072022 jadi seri yang paling banyak diincar investor. Total penawaran yang masuk untuk seri tersebut mencapai Rp 21,3 triliun.

Seri sukuk negara yang mendapatkan tawaran besar selanjutnya yaitu PBS031 sebesar Rp 15 triliun dan PBS032 sebesar Rp 7,2 triliun.

Meski total penawaran lelang Sukuk Negara mencapai 55,3 triliun, pemerintah hanya mengantongi Rp 11 triliun. Jumlah tersebut sama dengan target indikatif yang dibuat pemerintah pada pekan lalu.

Sebelumnya pada pekan lalu, pemerintah juga kebanjiran penawaran lelang Surat Utang Negara (SUN). Saat itu jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp 77,5 triliun,

Padahal dalam rencana lelang SUN tersebut, pemerintah hanya membuat target indikatif sebesar Rp 25 triliun.

Baca juga: Daftar Lelang Rumah Murah di Tangerang, Harga Mulai Rp 100 Jutaan

Pada 2022, pemerintah bakal menarik utang Rp 973,6 triliun untuk membiayai defisit fiskal pada tahun ini. Nominal tersebut 5,2 persen lebih rendah dibanding outlook penarikan utang sepanjang 2021 yang sebesar Rp 1.026 triliun.

Sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun dalam UU APBN 2022, pemerintah mematok defisit APBN sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit terjadi lantaran belanja pemerintah Rp 2.714,2 triliun lebih rendah dibanding pendapatan negara Rp 1.846,1 triliun.

Baca juga: Lelang Mobil Sitaan Bea Cukai, Harga Mulai Rp 194,4 Juta