PLN Batubara Terancam Dibubarkan, Erick Thohir: PLN Nanti Dibuat 3 Subholding

Kompas.com - 12/01/2022, 16:44 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, manusia harus menjadi pusat inovasi dengan knowledge based economy. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi Indonesia Emas. Dok. Humas USUMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, manusia harus menjadi pusat inovasi dengan knowledge based economy. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan visi Indonesia Emas.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN Batubara terancam dibubarkan sebagai imbas dari krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.

Anak usaha dari PT PLN (Persero) itu disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis pasokan batu bara.

Baca juga: Kerap Beli Batu Bara lewat Makelar, PT PLN Batubara Akan Dibubarkan

Adapun PLN Batubara berperan mengamankan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN dan anak perusahaan (securing business sustainability).

Terkait rencana pembubaran PLN Batubara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, reformasi di tubuh PLN memang perlu segera dilakukan.

Baca juga: Erick Thohir: Kami Akan Bentuk Subholding PLN, supaya Pelayanan ke Masyarakat Benar

Ia bilang, transformasi akan dilakukan dengan membuat PLN memiliki beberapa subholding.

"Jadi reformasi di PLN ini nantinya akan mirip dengan Pertamina yang sekarang punya 6 subholding," ujarnya saat ditemui Kompas.com di Kantor KompasTV, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Baca juga: Diprotes 3 Negara, Indonesia Cabut Larangan Ekspor Batu Bara, Ini Alasannya

Alasan dibuat subholding PLN

Menurut Erick, pembuatan subholding dilakukan karena data keuangan Partamina dan PLN tergolong besar. Namun, data-data tersebut hanya terlihat secara umum, tak tergambarkan dengan rinci.

"Maka seperti Pertamina ketika punya subholding perkapalan, yang sebelumnya enggak efisien sekarang jadi untung, begitu juga yang subholding petrochemical tadinya rugi sekarang untung. Di PLN pun demikian, akan kami lakukan (pembuatan subholding)," jelas dia.

Baca juga: Keran Ekspor Batu Bara Kembali Dibuka, Pasokan Listrik PLN Aman?

Ia menjelaskan, PLN nantinya akan memiliki 3 subholding terdiri dari bisnis listrik sektor ritel, pembangkit listrik, dan transmisi. Erick meyakini, jika bisnisnya dikelompokkan maka akan memberikan keuntungan bagi PLN melalui kinerja positif sebagian besar subholding.

"Kalau transmisi itu pasti rugi, tapi kan kalau ritel dan pembangkit itu harusnya untung," ungkap Erick.

Baca juga: Profil Anak Perusahaan PLN Batubara, Ada yang Masih Seumur Jagung

 

Permintaan bisnis pembangkit listrik EBT

Dia menjelaskan, seperti peluang yang ada pada bisnis pembangkit listrik, mengingat meningkatnya permintaan listrik dari Indonesia ke beberapa negara tetangga. Permintaan itu yakni listrik dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Erick mencontohkan, seperti Singapura yang lahannya terbatas sehingga tidak bisa mengembangkan energi hijau. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah mulai dari air, geothermal, tenaga surya, hingga angin.

"Kayak Singapura, kan lahannya kecil, enggak bisa bikin ribuan hektar solar panel, tapi di Indonesia kan bisa," pungkasnya.

Dibongkar Menko Luhut

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana membubarkan PLN Batu Bara. Hal ini untuk memperbaiki tata kelola pengadaan batu bara di PLN.

"Enggak ada (lagi lewat PLN Batubara), PLN Batubara kita minta dibubarin," ungkap Luhut ditemui di Kantornya, Senin (10/1/2022).

Ia menjelaskan, selama ini batu bara yang dipasok ke PLN berasal dari PLN Batubara. Namun, perusahaan itu justru tidak mencari batu bara langsung dari produsen, melainkan membeli dari trader alias makelar.

Perusahaan trader lazimnya tidak memiliki tambang batu baranya sendiri. Di sisi lain, sebagai perusahaan perantara, trader tidak memiliki kewajiban memenuji ketentuan DMO sebagaimana yang berlaku pada produsen batu bara.

Oleh karena tidak ada kewajiban DMO, perusahaan trader pun lebih memilih menjual batu bara ke luar negeri saat harganya melambung di pasar ekspor, ketimbang menjualnya ke PLN.

Di sisi lain, Luhut menyatakan, PLN juga tidak lagi melakukan pembelian batu bara dengan skema Free on Board (FoB) atau membeli batu bara di lokasi tambang.

Ke depannya skema yang bakal diadopsi PLN yakni Cost, Insurance and Freight (CIF) atau membeli batu bara dengan harga sampai di tempat.

"Jadi kita benahin banyak betul ini, nanti PLN tidak ada lagi FoB, semua CIF. Tidak boleh lagi PLN trading dengan trader, jadi semua harus beli dari perusahaan," jelas Luhut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Spend Smart
Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Whats New
Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.