BI: Negara Berkembang Lebih Siap Hadapi Exit Strategy Negara Maju, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat menyampaikan, kondisi ekonomi dan keuangan negara-negara berkembang sudah lebih baik dibanding tahun 2013.

Hal itu membuat negara berkembang termasuk Indonesia lebih siap menghadapi normalisasi kebijakan moneter (exit strategy) dari negara maju, salah satunya tapering off bank sentral AS, The Fed.

"Saat ini, negara-negara berkembang memiliki kondisi ekonomi dan keuangan yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2013, dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter (exit strategy) oleh bank-bank sentral negara utama," kata Rudy dalam side event Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan topik “Anticipating the Impact of Global Central Bank Exit Strategy on Emerging Market's Capital Flows", dikutip dari siaran resmi, Sabtu (29/1/2022).

Baca juga: Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Kendati demikian, diskusi kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara.

Sinkronisasi divergensi kebijakan global menjadi penting. Hal ini dilakukan dalam upaya memperkuat monitoring risiko global dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

"Dalam memastikan tercapainya tema G20 recover together and recover stronger," tutur dia.

Asal tahu saja, Annual Investment Forum 2022 turut mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 yang memiliki 6 (enam) agenda prioritas di jalur keuangan (finance track).

Agenda tersebut, yakni perumusan normalisasi kebijakan (exit strategy) agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia, perumusan respons kebijakan reformasi struktural di sektor riil untuk mengatasi luka memar (scarring effect) dari pandemi Covid-19, dan mendorong kerja sama antar negara dalam sistem pembayaran digital.

Kemudian, mendorong produktivitas, perluasan ekonomi, dan keuangan inklusif, serta koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern.

Baca juga: G20 Bakal Turun Tangan Urusi Utang Negara Miskin