Aturan Baru Asuransi Unit Link Segera Terbit, Ini Poin-poin Pentingnya

Kompas.com - 31/01/2022, 15:53 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan peraturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau biasa disebut unit link.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi mengatakan, penyempurnaan aturan unit link antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi.

Sebagaimana diketahui, selama beberapa tahun terakhir produk asuransi unit link kerap menjadi polemik bagi sebagian pemegang polis, sebab dinilai merugikan.

Baca juga: OJK Segera Rilis Aturan Baru Terkait Asuransi Unit Link

“Upaya penguatan regulasi tersebut bertujuan agar permasalahan pemasaran khususnya ketidakfahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik,” tutur Riswinandi dalam keterangannya, dikutip Senin (31/1/2022).

Penguatan regulasi terkait produk unit link meliputi berbagai aspek. Nantinya, perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI harus memiliki SDM dan insfrastruktur yang memadai. Mulai dari aktuaris, ahli investasi, sistem informasi yang mendukung pengelolaan PAYDI dan permodalan yang cukup yaitu senilai Rp 250 miliar bagi asuransi konvensional, dan Rp 150 miliar bagi asuransi syariah.

Bagi perusahaan asuransi yang tidak memiliki atau memenuhi persyaratan tersebut, maka OJK melarang perusahaan untuk memasarkan produk unit link.

Baca juga: Anggota DPR Ini Nilai Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga Gagal Total

Kemudian terkait kriteria produk PAYDI. Produk yang dipasarkan harus memiliki beberapa spesifikasi khusus seperti, cuti premi harus berdasarkan permintaan pemegang polis, waiting period hanya dapat diterapkan apabila pemegang polis memilih tidak dilakukan medical check-up serta memahami konsekuensinya, dan tidak memberikan garansi atau target hasil investasi.

Selanjutnya, kewajiban perusahaan dalam pengelolaan PAYDI, yaitu menatausahakan aset PAYDI pada bank kustodian, melakukan evaluasi atas keberlangsungan polis secara berkala dan sewaktu-waktu jika akan menambah rider, cuti premi, menaikkan UP, dan menarik dana.

Baca juga: Menko Airlangga: Kebijakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter Dapat Membantu Pelaku UMKM

Selain itu, perusahaan wajib mengalokasikan premi untuk nilai tunai dengen memenuhi batas minimum, investasi pada seluruh pihak terkait maksimum 10 persen NAB Subdana, dan pada satu pihak atau grup yang bukan pihak terkait maksimum 25 persen NAB Subdana.

Perusahaan tidak diperbolehkan menempatkan investasi ke luar negeri, serta wajib melakukan evaluasi strategi dan kinerja investasi secara berkala.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Seller Laris Manis Jualan dengan Memanfaatkan Fitur dan Program Shopee

Kisah Seller Laris Manis Jualan dengan Memanfaatkan Fitur dan Program Shopee

Whats New
Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Salah Satu yang Terbaik di Dunia

Whats New
Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

Pentingnya Kendaraan dalam Operasional Bisnis demi Menunjang Perkembangan UMKM

BrandzView
Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Survei: Mayoritas Generasi Muda Indonesia Belum Paham Investasi

Earn Smart
Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Promo Biaya Transfer Antarbank Hanya Rp 77 dengan BI Fast, Cek Daftar Banknya

Spend Smart
Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Sistem Pembayaran Digital untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Whats New
Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Cara Mengaktifkan Kartu XL yang Hangus secara Online dan Offline

Spend Smart
Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Jokowi Sampaikan Nota Keuangan 2023 Hari Ini, Gaji PNS Akan Naik?

Whats New
Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Anjlok, Harga Minyak Mentah Jauhi Level 100 Dollar AS

Whats New
Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Pidato Nota Keuangan Hari Ini, Jokowi Bakal Sampaikan Skenario Subsidi BBM 2023

Whats New
Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Mampukah IHSG Hari Ini Bangkit?

Whats New
Wall Street Kompak Menguat

Wall Street Kompak Menguat

Whats New
Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Kementan: Indonesia Sudah Tidak Lagi Impor Beras untuk Pasar Konsumsi

Whats New
[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

Whats New
Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Setelah Rights Issue, BTN Perkirakan Mampu Salurkan Pembiayaan Rumah Lebih Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.