Simak Syarat dan Cara Mengajukan Wajib Pajak Non-efektif Online

Kompas.com - 11/03/2022, 10:21 WIB


KOMPAS.com – Informasi seputar permohonan Wajib Pajak Non-efektif online penting diketahui bagi yang mencari tahu cara mengajukan permohonan non-efektif Wajib Pajak.

Wajib Pajak Non-efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif, tetapi masih memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak Non-efektif tidak wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Tak ayal, pertanyaan terkait cara mengajukan Wajib Pajak Non-efektif online memang kerap muncul di kalangan pembaca.

Baca juga: Simak Kriteria Wajib Pajak Non-Efektif yang Tidak Wajib Lapor SPT

Bagaimana cara mengajukan Wajib Pajak Non-efektif online? Apakah bisa menonaktifkan NPWP secara online? Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-efektif dikirim ke mana?

Itulah sejumlah pertanyaan yang sering mencuat. Karena itu, artikel ini akan membantu pembaca untuk mengetahui cara mengajukan permohonan Wajib Pajak Non-efektif online.

Syarat permohonan Wajib Pajak Non-efektif online

Ketentuan terkait hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pengajuan permohonan penetapan Wajib Pajak Non-efektif harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-efektif.

Baca juga: Lupa EFIN Pajak untuk Login DJP Online? Ini 4 Solusi Cek EFIN Online

Selain itu, untuk mengajukan sebagai Wajib Pajak Non-efektif juga harus menyiapkan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria.

Penetapan Wajib Pajak Non-efektif dilakukan atas Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  5. Wajib Pajak penghapusan yang NPWP mengajukan dan belum permohonan diterbitkan keputusan;
  6. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 tahun berturut-turut;
  7. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP;
  8. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
  9. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
  10. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/ atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
  11. Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Baca juga: Ini Cara Mendapatkan EFIN Tanpa ke Kantor Pajak untuk Lapor SPT

Lebih lanjut, Wajib Pajak juga harus melampirkan dokumen elektronik dan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan penetapan Wajib Pajak Non-efektif yang disampaikan melalui layanan yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Cara Cek Penerima Bantuan Set Top Box Gratis secara Online

Spend Smart
Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Bakal Melantai di BEI Tahun Depan, Pupuk Kaltim Targetkan Peningkatan Kapasitas Produksi

Whats New
Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Daftar UMR Semarang 2023 Terbaru, Kota dan Kabupaten Semarang

Work Smart
Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Kunjungi Ritel Modern, Bapanas: Kita Ingin Cek Stok dan Harga Pangan...

Whats New
Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Cara Daftar dan Aktivasi BSI Mobile Banking Tanpa ke Bank

Spend Smart
Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Kurangi Ketergantungan terhadap APBN, Proyek IKN Didorong Gunakan Skema Pembiayaan Kreatif

Whats New
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Desember 2022 Sudah 91,7 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Mendag Zulhas Bidik Transaksi Harbolnas 2022 Tembus Rp 27 Triliun

Whats New
IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

Whats New
Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Whats New
Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Earn Smart
KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

Whats New
Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Whats New
BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Whats New
Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.