Lima Catatan Penting IMF Untuk Perekonomian Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menilai, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi. Hal ini disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2021.

Dewan Direktur IMF menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh Indonesia. Selain itu, Dewan Direktur juga menyampaikan lima catatan penting untuk perekonomian Indonesia.

Pertama, komitmen otoritas untuk mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3 persen pada 2023 secara gradual. Kedua, komitmen otoritas kebijakan moneter untuk berada ahead of the curve dengan tetap memerhatikan tingkat inflasi. 

Baca juga: IMF Sebut Pemulihan Ekonomi 2022 Lebih Sulit Dibanding 2020, Apa Sebabnya?

Ketiga, upaya otoritas untuk mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan, khususnya  melalui  digitalisasi.

Keempat, komitmen otoritas untuk melanjutkan reformasi struktural melalui reformasi di sektor riil dan sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan, dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.

Catatan terakhir ialah, komitmen  otoritas untuk mengatasi dan memitigasi perubahan iklim.

Bank Indonesia (BI) menyambut baik hasil asesmen IMF tersebut. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, proyeksi IMF tersebut sejalan dengan hasil asesmen bank sentral.

Baca juga: IMF Wanti-wanti RI soal Tapering The Fed, Efeknya Bisa Kurang Ramah

"Yang memperkirakan momentum perbaikan ekonomi nasional akan berlanjut pada 2022," ujar dia, dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022).

Di tengah prospek positif itu, IMF menyampaikan Indonesia masih perlu mewaspadai beberapa risiko, terutama yang berkaitan dengan munculnya varian virus baru dan kemungkinan pengetatan kondisi keuangan global akibat normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat dari perkiraan.

Menanggapi hal itu, Erwin bilang, BI akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Sinergi kebijakan dengan otoritas terkait terus dilakukan, khususnya dalam rangka akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif, dan upaya mendorong peningkatan pembiayaan  pada sektor-sektor prioritas," ucap dia.

Baca juga: IMF Akan Berikan Fasilitas SDR ke Indonesia, Ini Tujuannya