Tarif PPN 11 Persen Resmi Berlaku, Ini Barang dan Jasa yang Tidak Kena PPN

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak telah menyesuaikan aplikasi layanan perpajakan, seperti e-Faktur Desktop, e-Faktur Host to Host, e-Faktur Web, VAT Refund, dan e-Nofa Online.

Penyesuaian tersebut dilakukan dalam rangka implementasi kenaikan PPN yang mulai berlaku hari ini untuk barang dan jasa yang terkena PPN.

Peraturan PPN 11 persen

Kemenkeu menegaskan, penyesuaian tarif PPN merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai fondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan,” tulis Kemenkeu dalam laman resminya, dikutip pada Jumat (1/4/2022).

Baca juga: Mengenal Apa Itu PPN yang Tarifnya Naik Mulai 1 April 2022

Pengaturan lebih lanjut mengenai UU HPP klaster PPN akan tertuang dalam sederet Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai berikut:

• PMK tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE;
• PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;
• PMK tentang PPN atas LPG Tertentu;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu;
• PMK tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai PPN;
• PMK tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah;
• PMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto;
• PMK tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
• PMK tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
• PMK tentang PPN atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi.

Itulah sederet peraturan PPN 11 persen yang juga mengatur mengenai barang dan jasa yang tidak kena PPN. Artinya, PPN tidak dikenakan apabila sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas.

Baca juga: PPN Transaksi Saham Bakal Naik Jadi 11 Persen, Indo Premier Sekuritas Pastikan Tidak Naikkan Fee Transaksi