Ketika Calon Wakil Ketua DK OJK Dicecar Pertanyaan soal Keterlibatannya di Kasus Bank Century...

Kompas.com - 06/04/2022, 20:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara dicecar soal keterlibatannya dalam kasus Bank Century, dalam gelaran uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi XI DPR RI.

Pertanyaan itu disampaikan oleh Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun. Ia mempertanyakan keterlibatan Mirza yang sempat menjabat sebagai Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013, dalam kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Century, yang kemudian berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Baca juga: Mirza Adityaswara Resmi Jabat Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Misbakhun mengatakan, pada tahun 2010 Pansus Hak Angket Bank Century menyatakan, penyelesaian kasus Century melalui opsi C, yakni bailout melanggar hukum.

Akan tetapi, LPS selaku pemegang saham Bank Mutiara tetap menyuntikan dananya ke bank tersebut, sehingga membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status disclaimer pada laporan keuangan LPS.

"Dan bapak adalah salah satu komisioner LPS, keputusan politiknya sudah memberikan tatakan hukum yang kuat, tetapi bailout dari Rp 6,7 triliun melengkapi menjadi Rp 8,1 triliun dalam bentuk injeksi modal diteruksan oleh LPS," ujar Misbakhun, Rabu (6/4/2022).

"Dan saya ingin tahu apa peran bapak di situ. Mulai dari tahun 2010-2013 tersebut," tambahnya.

Baca juga: Mirza Adityaswara Resmi Jadi Presiden Komisaris OVO

Tanggapan Mirza

Merespons pertanyaan tersebut, Mirza membenarkan, Bank Mutiara sudah dimiliki oleh LPS ketika dirinya menjabat sebagai Dewan Komisioner. Selain itu, Ia juga membenarkan, BPK memberikan status disclaimer atas laporan keuangan LPS.

Ia menjelaskan, pada saat itu LPS harus menyikapi Bank Mutiara yang sudah masuk jatuh tempo divestasi. Namun, dengan modal yang sudah diberikan negara, bank tersebut masih belum sehat.

"Sehingga diperkirakan memang perlu pencadangan-pencadangan, tetapi kemudian proses divestasi sudah dilakukan," katanya.

Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Whats New
Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.