Menteri KKP Minta UMKM Kampung Bandeng Gresik Segera Tersertifikasi, Ini Alasannya

GRESIK, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mengunjungi kampung perikanan budidaya ikan bandeng yang berada di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Gresik, Jawa Timur. Sakti berharap, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat bisa segera tersertifikasi, sehingga produk yang dihasilkan dapat diekspor.

Sakti berkesempatan mengunjungi kampung perikanan budidaya bandeng Pangkah Wetan, yang memiliki luas lahan budidaya sekitar 2.465 hektare dengan jumlah pembudidaya sebanyak 601 RTP (2-3 tenaga kerja/RTP). Dengan kelembagaan 7 Pokdakan, 1 Poklahsar dan 1 Gapokkan, Kamis (21/4/2022).

Baca juga: Soal Temuan Limbah Tes Antigen di Selat Bali, Menteri KKP: Laut Bukan Keranjang Sampah

Kampung tersebut memiliki total produksi bandeng mencapai 6.900 ton, dengan target peningkatan produksi budidaya bandeng dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas budidaya menjadi dua kali lipat, atau 2 sampai 4 ton per hektare.

Sehingga Sakti menyebut, Kabupaten Gresik layak dijadikan sebagai lokasi pembangunan kampung budidaya ikan bandeng yang mampu meningkatkan produktivitas, baik peningkatan secara produksi maupun skala ekonomi.

"Untuk itu, saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Gresik untuk tetap mempertahankan total lahan tambak seluas 28.643 hektare, tetap menjadi sebagai produktivitas ataupun budidaya ikan agar tidak tergerus oleh kemajuan pembangunan," ujar Sakti, saat berkunjung ke Gresik, Kamis.

Baca juga: Gelar Vaksinasi Covid-19, Menteri KKP Sasar Nelayan Pantura

Sertifikasi UMKM

Tidak hanya itu, Sakti juga memastikan peningkatan kinerja layanan sertifikasi jaminan mutu produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, menyusul launching Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir. Sebab peningkatan layanan sertifikasi sangat penting, guna mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan dari Provinsi Jawa Timur, khususnya Gresik.

"KKP melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) harus berupaya semaksimal mungkin, mendorong UMKM di Gresik agar segera tersertifikasi. Ini penting, supaya ekspor hasil perikanan kita meningkat," ucap Sakti.

Baca juga: Menteri KKP akan Jadikan Toraja Utara Model Pembudidayaan Ikan Nila di Pedalaman

Sakti mengaku, keberadaan UMKM telah terbukti mendukung ketahanan perekonomian negara di tengah kondisi pandemi Covid-19. Karena itu, harus terus diupayakan peningkatan bukan hanya dari sisi kuantitas, namun juga dari segi kualitas produk perikanan yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM.

"Tadi saya juga melihat tempat pelatihan masak olahan bandeng. Pada intinya, pelatihan para pelaku atau calon pelaku usaha penting untuk memastikan produk UMKM, khususnya di Gresik ini dapat tersertifikasi. Jadi dari segi kualitas, mulai dari pembibitan sampai produk akhir itu berkualitas dan enak dimakan tentunya," kata Sakti.

Sakti menyampaikan, Kabupaten Gresik merupakan salah satu sentra perikanan di Jawa Timur, terutama perikanan budidayanya dengan komoditas unggulan yaitu bandeng dan udang vaname. Dengan dua jenis ikan tersebut, diharapkan dapat menyuplai pasar ekspor melalui unit miniplant atau supplier yang telah memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB).

Kabupaten Gresik jadi kampung budidaya bandeng

Di satu sisi, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang sudah menetapkan Kabupaten Gresik sebagai kampung budidaya bandeng.

Di mana dari seluas sekitar 28.000 hektar lahan, mampu menghasilkan sekitar 80 ton bandeng per tahun dengan nilai mencapai Rp 1,4 miliar tiap tahun.

"Terkait lahan seluas sekitar 28.000 hektar, kami bersama DPRD melalui Perda LP2B dan dikunci melalui RT-RW yang sudah dibahas, akan ditetapkan agar lahan perikanan dan pertanian tidak tergerus kemajuan pembangunan," ucap Yani, sapaan akrabnya. 

Yani juga menambahkan, pihaknya bakal turut mendorong tumbuh kembang sektor UMKM, karena akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Gresik. Salah satu sektor UMKM unggulan adalah, pengelolaan budidaya ikan bandeng dari hulu sampai ke hilir.

"Kami Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya mendorong dan mendukung tumbuh kembang UMKM, untuk terus melahirkan produk-produk unggulan. Kami juga minta Dinas Perikanan, untuk memberikan pendampingan terkait budidaya ikan bandeng secara intens," kata Yani.

Penetapan Kabupaten Gresik sebagai salah satu kampung perikanan budidaya ikan bandeng, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 64 tahun 2021. Di mana Yani juga mendukung, program peningkatan layanan sertifikasi yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan dari Gresik.

"Ini juga agar kita tidak asal-asalan melakukan ekspor, namun melalui prosedur yang telah ditetapkan. Pemkab Gresik bersama Bea Cukai juga menyiapkan langkah strategis guna memudahkan masyarakat yang ingin menjadi eksportir, yakni melalui klinik ekspor," tutur Yani.

Dalam kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan ke Gresik, turut serta Dirjen Perikanan Budidaya TB. Haeru Rahayu, Ditjen PSDKP Salman Mokoginta, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Diah Wahyu Ermawati, serta pejabat yang ada di lingkup Kabupaten Gresik.

Di mana dalam kunjungan tersebut, juga turut diserahkan bantuan sebanyak 100.000 ekor bibit bandeng, 2 ton pakan bandeng, 100.000 bibit udang vaname, pemberian bingkisan sembako kepada 150 petani tambak, hingga pemberian santunan kepada 50 yatim.

 Target BKIPM

Pada tahun ini, BKIPM menargetkan memberikan pelatihan dan sertifikasi CPIB kepada 10.000 UMKM/supplier di seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi penerapan jaminan mutu hasil perikanan pada UMKM perikanan, bazar UMKM produk hasil perikanan, demo memasak ikan bandeng, penyerahan sertifikat CPIB, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) dan CKIB (Cara Karantina Ikan yang Baik) pada pelaku UMKM.

Plt Kepala BKIPM Hari Maryadi mengatakan, Gresik memiliki banyak memiliki UMKM perikanan dengan berbagai produk perikanan yang berpotensi ekspor.

Beberapa UMKM telah memenuhi persyaratan ekspor dan telah bersertifikat HACCP, namun masih banyak pula yang belum bersertifikat.

"Diperlukan upaya berkesinambungan untuk mendorong UMKM perikanan lainnya, agar bisa memenuhi persyaratan jaminan mutu hasil perikanan sesuai standar ekspor, sesuai arahan Bapak Menteri," kata Hari.

Sementara bersamaan dengan launching Quality Assurance Sistem Jaminan Mutu dan KHP, jajaran KKP menyerahkan sertifikat kepada para pelaku usaha. Di antaranya, 6 UMKM untuk sertifikat HACCP, 2 UMKM untuk sertifikat CKIB dan 7 UMKM untuk sertifikat CPIB.