Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemda Didorong Lakukan Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (Pemda) dinilai perlu meningkatkan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekonomi di masing-masing daerah.

Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemda untuk meningkatkan peranannya terhadap perekonomiam nasional.

Pertama, Pemda dinilai perlu memetakan kembali industri atau produk-produk yang menjadi unggulan di daerah masing-masing, sehingga memiliki fokus dalam melakukan promosi industri atau produk unggulan dari wilayahnya.

Baca juga: Bank Indonesia Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 4,5-5,3 Persen

Lalu yang kedua, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut tidak boleh lagi menjadi hambatan.

Untuk itu pejabat daerah perlu lebih kreatif dalam mempromosikan produk atau industri unggulan tanpa bergantung pada anggaran.

"Salah satu cara yang dapat ditempuh yakni melakukan kolaborasi dengan swasta,” kata Yuswohady, dalam keterangannya, Jumat (22/4/2022).

Menurutnya, pejabat daerah sudah harus menerapkan konsep entrepreneurial government.

Dalam konsep ini, pejabat daerah harus jeli menangkap peluang yang muncul dari suatu keadaan tertentu dan menterjemahkan peluang tersebut menjadi sebuah penciptaan nilai.

Lebih lanjut Ia mencontohkan aksi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menaiki motor Gojek dalam melakukan promosi sektor UMKM yang memang penopang ekonomi utama Provinsi Jawa Barat di media sosial.

Baca juga: IMF Kembali Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,4 Persen Tahun 2022

“Intinya ini demi kepentingan daerah, porsinya dia sebagai kepala daerah untuk memajukan UKM disana, korporasi dan swasta itu menjadi partner,” katanya.

Yuswohady mengakui, entrepreneurial government memiliki risiko, seperti mendapat pandangan negatif dari publik atau lawan politik bahwa pejabat tersebut melakukan suatu pelanggaran.

Namun demikian, hal tersebut tetap boleh dilakukan selama tidak bersifat komersial mengingat Pemda tidak diperkenankan mencari pemasukan.

Oleh karena itu, Pemda perlu mengkomunikasikan dengan baik tujuan dari program yang dijalankan.

“Catatannya harus tetap menjalankan prinsip GCG (Good Corporate Governance). Harus pintar-pintar meramu, jangan sampai jadi bahan tembakan politik,” ujarnya.

Yuswohady yakin tren entrepreneurial government akan terus meningkat mengingat pejabat daerah tentu akan berupaya untuk memajukan daerahnya.

“Dia (Pemda) tahu sumber dana itu tidak mesti dari internal. Jadi saya melihat kedepannya penerapatan entrepreneurial government akan semakin luas,” ucap dia.

Baca juga: LPS Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,5 Persen, Apa Pemicunya?