Ekonomi Dipatok Tumbuh 5,3-5,9 Persen Tahun 2023, Tingkat Kemiskinan 7,5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar 5,3 persen - 5,9 persen. Target tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif Tahun 2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, target tersebut menyesuaikan tema RKP tahun 2023, yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: Ekonomi Pulih, Indonesia Balik Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas Pada 2022

Tema RKP akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di 2023.

"Target sasaran pembangunan dalam rancangan awal RKP 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen," kata Suharso dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: IMF Kembali Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,4 Persen Tahun 2022

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mematok tingkat pengangguran terbuka antara 5,3-6 persen, rasio gini 0,375, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen.

Lalu Indeks Pembangunan Manusia 73,31, tingkat kemiskinan 7,5 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105, dan Nilai tukar Nelayan (NTN) 106-107.

Baca juga: Tingkat Pengangguran Perempuan di Indonesia Saat Pandemi Masuk Level Tertendah

Major project RKP

Selain itu, RKP juga menetapkan beberapa proyek utama (major project) yang memiliki peran signifikan dalam mendukung capaian prioritas nasional.

"Dalam menyusun major project ini diperkuat dengan penerapan mekanisme kliring house perencanaan untuk menjamin kemanfaatan output pembangunan bagi masyarakat," ucap Suharso.

Beberapa major project tersebut, antara lain kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, dan akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.

Kemudian, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta pembangunan di wilayah adat Papua.

Tak hanya itu, major project juga meliputi pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, serta pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Transformasi digital

Adapun satu kunci penting lainnya adalah transformasi ekonomi yaitu memastikan terjadinya transformasi digital di Indonesia.

Bappenas kata Suharso, telah menyusun peta jalan industri digital Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

"Oleh karena itu, transformasi digital perlu dilakukan untuk mengimbangi industrialisasi digital sehingga Indonesia tidak akan jadi konsumen besar untuk produk digital impor tapi juga harus jadi produsen besar digital yang memasok kebutuhan domestik dan luar negeri," tandasnya.