Agar Mudik Tak Macet Lagi, Pemerintah Disarankan Anggarkan DAK Transportasi Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan jalan tol yang dilakukan secara masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cukup membantu memangkas waktu tempuh para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

Namun hal itu tidak diiringi dengan pembangunan transportasi umum yang masih tepusat di kota-kota besar.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, sudah saatnya pemerintah membenahi transportasi umum khususnya di tempat tujuan mudik.

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembenahan transportasi umum di daerah-daerah tujuan mudik.

"Itu mestinya pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (DAK) untuk membenahi transportasi umum di daerah," ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/5/2022).

Baca juga: Libur Lebaran Berakhir, Harga Emas Antam Naik Rp 2.000

DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

"Keterbatasan ruang fiskal Kementerian Perhubungan tidak bisa leluasa mempercepat program pembelian layanan (buy the service) yang sekarang sudah berjalan di 11 kota," jelasnya.

Menurut dia, sangatlah wajar jika selama mudik masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum yang tidak menjangkau daerah tujuan masyarakat.

Padahal kendaraan pribadi ini menjadi penyebab utama kemacetan selama arus mudik dan balik setiap tahun. Apalagi kendaraan sepeda motor yang rawan menyebabkan kecelakaan.

"Selain sepeda motor itu, di kampung halaman tidak ada angkutan umum lagi," kata dia.

Baca juga: Soal WFH Setelah Libur Lebaran, Ini Respons Organisasi Pekerja

Dia melanjutkan, saat ini baru beberapa kota di Pulau Jawa yang transportasi umumnya relatif memadai untuk membantu distribusi para pemudik ke kampung halaman masing-masing.

Contohnya di Jawa ada Bus Trans Semarang di Semarang, Bus Batik Solo Trans (Solo Raya), Bus Trans Banyumas (Kab. Banyumas), Bus Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Pakuan di Bogor, Trans Yogya di Yogyakarta, Trans Metro Pasundan (Bandung Raya), Bus Trans Jateng atau KRL Solo Yogyakarta.

Sementara di luar Jawa sudah beroperasi Trans Metro Deli (Medan), Trans Musi Jaya (Palembang), Trans Banjarbakula (Banjarmasin), Trans Metro Dewat (Denpasar) dan Trans Maminatasa (Makassar).

Namun, masih banyak daerah lain yang tidak memiliki transportasi umum seperti di Pulau Sumatera. Hal ini membuat pemudik cenderung memilih pulang kampung dengan tol atau menggunakan sepeda motor.

"Angkutan pedesaan sudah pada mati, itu juga harus dihidupkan kembali, sehingga mereka yang di desa bisa ke kota untuk Lebaran dan sebaliknya," ucapnya.

Baca juga: Cetak Rekor, Bandara Soekarno-Hatta Tembus 1.130 Penerbangan pada Puncak Arus Balik