Kompas.com - 14/06/2022, 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada Rabu (15/6/2022).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa buruh akan dilakukan di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan hampir 10.000 buruh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: KSPI: Buruh Butuh BSU tapi Kemenaker Hanya PHP

Menurutnya, aksi unjuk rasa buruh ini akan mengangkat lima isu. Menolak revisi undang-undang pembentukan peraturan perundangan (UU PPP), menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuai UU.

Kemudian, sahkan rancangan undang-undang pembantu rumah tangga , dan tolak liberalisasi pertanian melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Said yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang, ada beberapa alasan mengapa buruh menolak revisi UU PPP. Pertama, pembahasannya kejar tayang dan tidak melihatnya partisipasi publik secara luas.

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas sepuluh hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari undang-undang, di mana kelahiran semua undang-undang harus mengacu secara formil ke UU PPP. Bayangkan, undang-undang sedemikian penting hanya dibuat dalam waktu sepuluh hari," kata dia.

Alasan kedua, cacat hukum. Revisi ini hanya bersifat akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Hanya untuk membenarkan Omnibus Law sebagai metode membentuk undang-undang.

Baca juga: DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ketiga, Iqbal menduga, revisi UU PPP tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang luas. Partisipasi publik cukup diartikan sebatas melibatkan mahasiswa di universitas. Ini menurutnya sangat membahayakan, karena tidak memberi ruang kepada masyarakat.

Untuk itu, langkah yang akan diambil oleh kalangan buruh adalah dalam waktu dekat setelah keluar nomor UU PPP, Partai Buruh akan mengajukan Judicial Review baik formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, melakukan kampanye dengan menjelaskan pelaku politik yang 'bermain'.

"Mereka bermanis muka di harapan rakyat, tetapi sesungguhnya membuat undang-undang yang merugikan," ucap Iqbal.

Iqbal mengingatkan, apabila aksi unjuk rasa buruh 15 Juni tidak didengar, aksi akan terus membesar. Bahkan, buruh akan melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia jika pemerintah dan DPR memaksakan kehendak. Langkah lain yang dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja adalah dengan melakukan kampaye internasional.

Baca juga: Buruh Kasih Tenggat Waktu 7 Hari ke Pemerintah Penuhi 4 Tuntutan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.