Gelar Aksi Unjuk Rasa Besok, Ini 5 Tuntutan Para Buruh

Kompas.com - 14/06/2022, 16:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada Rabu (15/6/2022).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa buruh akan dilakukan di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan hampir 10.000 buruh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: KSPI: Buruh Butuh BSU tapi Kemenaker Hanya PHP

Menurutnya, aksi unjuk rasa buruh ini akan mengangkat lima isu. Menolak revisi undang-undang pembentukan peraturan perundangan (UU PPP), menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuai UU.

Kemudian, sahkan rancangan undang-undang pembantu rumah tangga , dan tolak liberalisasi pertanian melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Said yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang, ada beberapa alasan mengapa buruh menolak revisi UU PPP. Pertama, pembahasannya kejar tayang dan tidak melihatnya partisipasi publik secara luas.

"Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas sepuluh hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari undang-undang, di mana kelahiran semua undang-undang harus mengacu secara formil ke UU PPP. Bayangkan, undang-undang sedemikian penting hanya dibuat dalam waktu sepuluh hari," kata dia.

Alasan kedua, cacat hukum. Revisi ini hanya bersifat akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Hanya untuk membenarkan Omnibus Law sebagai metode membentuk undang-undang.

Baca juga: DPR Sahkan UU PPP, Buruh Ancam Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Ketiga, Iqbal menduga, revisi UU PPP tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang luas. Partisipasi publik cukup diartikan sebatas melibatkan mahasiswa di universitas. Ini menurutnya sangat membahayakan, karena tidak memberi ruang kepada masyarakat.

Untuk itu, langkah yang akan diambil oleh kalangan buruh adalah dalam waktu dekat setelah keluar nomor UU PPP, Partai Buruh akan mengajukan Judicial Review baik formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, melakukan kampanye dengan menjelaskan pelaku politik yang 'bermain'.

"Mereka bermanis muka di harapan rakyat, tetapi sesungguhnya membuat undang-undang yang merugikan," ucap Iqbal.

Iqbal mengingatkan, apabila aksi unjuk rasa buruh 15 Juni tidak didengar, aksi akan terus membesar. Bahkan, buruh akan melakukan mogok nasional di seluruh Indonesia jika pemerintah dan DPR memaksakan kehendak. Langkah lain yang dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja adalah dengan melakukan kampaye internasional.

Baca juga: Buruh Kasih Tenggat Waktu 7 Hari ke Pemerintah Penuhi 4 Tuntutan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Earn Smart
Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Whats New
Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.