Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim (climate change) naik dari Rp 3.481,31 triliun jadi Rp 4.002 triliun pada tahun 2030.

Dana ini dibutuhkan agar Indonesia mampu mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030 sesuai Perjanjian Paris (Paris Agreement).

Bendahara negara ini mengungkapkan, total kebutuhan dana itu tercantum dalam Third Biennial Update Report (BUR) Tahun 2021.

Baca juga: Garuda Indonesia Dekati Calon Investor Potensial

Biaya pengurangan CO2 dari sektor kehutanan mencapai Rp 309,1 triliun, sektor energi Rp 3.500 triliun, IPPU Rp 0,93 triliun, limbah Rp 185,27 triliun, dan sektor pertanian Rp 7,23 triliun. Totalnya mencapai Rp 4.002,44 triliun atau setara 281,23 miliar dollar AS.

"Kalau kita lihat dari Third BUR, kenaikan kebutuhan untuk kehutanan dan lahan mencapai Rp 309 triliun serta untuk energi dan transportasi Rp 3.500 triliun. Seolah-olah butuh anggaran dari APBN semuanya, tidak juga. Karena climate change itu adalah komitmen global," kata Sri Mulyani dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII 2022 di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Adapun meningkatnya kebutuhan dana untuk mencapai target NDC tahun 2030 itu terjadi lantaran adanya perbedaan proyeksi kebutuhan dana dari laporan sebelumnya, yakni Second BUR.

Baca juga: Ini Hadiah untuk Produsen Minyak Goreng yang Ikut Program Minyakita

Tingginya pendanaan juga dipengaruhi oleh tambahan kegiatan mitigasi, kalibrasi metode estimasi, dan perbedaan horizon waktu. Dalam Roadmap NDC Mitigasi tahun 2020, kebutuhan pendanaan perubahan iklim setelah ditambah kegiatan mitigasi mencapai Rp 3.779,63 triliun.

Sementara itu dalam BUR-2, total pendanaan untuk mitigasi perubahan iklim mencapai Rp 3.481,31 triliun dengan rincian, dana mitigasi di sektor kehutanan dan lahan Rp 77,82 triliun, sektor energi dan transportasi Rp 3.307,20 triliun, sektor IPPU Rp 40,77 triliun, sektor limbah Rp 30,34 triliun, dan pertanian Rp 5,18 triliun.

Padahal kata Sri Mulyani, kebutuhan pendanaan Rp 3.481,31 triliun sudah sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya mengandalkan APBN.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Isinya Hutan sama Perikanan, Tapi Kontribusinya Hampir Tak Ada

"Itu duit beneran. Jadi kalau dalam billion dollar AS, 247 billion dollar AS. Dan kalau kita lihat dari biaya ini, untuk sektor kehutanan biayanya (paling) kecil, tapi kontribusi penurunan CO2 paling besar," ucap Sri Mulyani.