Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Kompas.com - 30/06/2022, 19:15 WIB
Fika Nurul Ulya,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy menyarankan pemerintah memberikan insentif pajak untuk produk keuangan hijau, seperti obligasi hijau (green bond).

Insentif pajak untuk keuangan hijau diperlukan untuk menggaungkan ekonomi hijau di dalam negeri. Sekaligus melengkapi insentif yang telah ada saat ini, yakni insentif pajak terhadap proyek-proyek ramah lingkungan.

"Insentif pajak terutama tidak hanya pajak ke proyek-proyek yang dinilai green tapi juga insentif pajak yang bisa untuk produk-produk keuangan green, misal green bond," kata Yusuf dalam Bincang Dua Puluh Harian Kompas bersama East Ventures di Fairmont Hotel Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: BRI Terbitkan Green Bond Senilai Rp 5 Triliun

Yusuf menilai, keberadaan insentif baru ini bakal lebih menarik minat investor terhadap instrumen keuangan hijau. Dengan insentif, investor tidak ragu-ragu melihat instrumen obligasi sebagai instrumen investasi jangka panjang.

"Investor itu menilai seberapa menarik imbal hasil yang akan ditawarkan nanti. Belum lagi (jika) kita bicara appetite investor yang mungkin akan lebih selektif mengambil instrumen yang jangka panjang, mungkin (saat ini) lebih selektif ke instrumen jangka pendek," beber Yusuf.

Baca juga: Jadi Agenda Presidensi G20, Pembiayaan Ekonomi Hijau Perlu Digenjot

Apalagi kata Yusuf, isu ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim makin banyak dibicarakan dan menjadi perhatian masyarakat global.

Instrumen keuangan hijau, kata Yusuf, menjadi salah satu sosialisasi yang efektif untuk memperkenalkan produk ramah lingkungan kepada masyarakat. Dengan masyarakat mengetahui pentingnya isu keberlanjutan, maka permintaan terhadap produk tidak ramah lingkungan akan menurun.

"Permintaan terhadap produk "brown" tetap ada selama masyarakat tidak disosialisasi. Makanya insentif pajak untuk khusus produk keuangan yang berkaitan green menurut saya bisa menjadi tambahan perhatian pemerintah setelah ini," beber Yusuf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Whats New
THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com