PPS alias "Tax Amnesty" Jilid II Resmi Berakhir, lalu Bagaimana?

Kompas.com - 01/07/2022, 07:45 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) resmi berakhir pada Kamis (30/6/2022) pukul 00.59 WIB.

Kepala Subdirektorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas Inge Diana Rismawanti mengatakan, dengan mengikuti program PPS ini merupakan suatu awal yang baik bagi Indonesia menuju kepatuhan atau ketertiban administrasi pajak di masa yang akan datang.

"Ini mencerminkan hal yang baik untuk kita yang mana dengan mengikuti program PPS ini merupakan suatu awal menuju kepatuhan atau ketertiban administrasi pajak di masa yang akan datang," ujar Inge dalam webinar bincang TaxLive episode 49 bertemakan "PPS Segera Berakhir, Lalu Bagaimana?" yang disiarkan lewat akun instragram @ditjenpajakri, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Walau demikian Inge mengatakan, dengan berakhirnya program PPS ini bukan berarti para Wajib Pajak (WP) berhenti melaporkan dan membayar pajaknya.

Dia menjelaskan, jika WP yang sudah mengikuti program PPS, memilih hanya mendeklarasikan harta, baik harta yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dan tidak ada komitmen untuk repatriasi dan investasi, cukup menyampaikan daftar harta sesuai dengan surat keterangan yang sudah diperoleh di SPT Tahunan PPH tahun 2022.

"Ini juga sudah diatur ini. Jangan sampai kawan pajak melupakan dengan surat keterangan yang diperoleh lewat Program PPS ini, nanti laporan harta SPT tahunan PPh tahun 2022 harus disesuaikan dengan surat keterangannya," jelas dia.

Baca juga: PPS Berakhir Hari Ini, Simak Lagi Jenis Kebijakan dan Tata Cara Lapor Harta

Sementara itu, lanjut dia, jika WP sudah melakukan repatriasi atau harta luar negeri dibawa masuk ke indonesia, diberikan batas waktu barang masuk sampai 30 september 2022.

"Nah untuk repatriasi diberikan batas waktu, bukan berati karena PPS berakhir 30 juni, SPPh barangnya sudah di indonesia. Enggak. Kita beri waktu sampai 30 september 2022. Ada 3 bulan masa untuk wajib pajak mencoba melakukan reptrasiasi dari harta yang berada di luar negeri," jelas dia.

Kemudian, jika repatriasinya gagal, kata dia, akan dikenakan sanksi. "Perlu diingat juga kalau repatriasi harus ada holding period disimpan selama 5 tahun," pungkasnya.

Baca juga: Gelar Sosialisasi PPS Serentak, Ditjen Pajak: Bukan Jebakan Batman buat Wajib Pajak

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.