Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi, BPH Migas Gandeng Kejagung

KOMPAS.com – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati mengungkapkan pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan dua bekerja sama.

Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.

Pertama, kata dia, adalah kerja sama peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas dalam bentuk pelatihan, diklat, dan seminar.

“Kedua, melakukan konsultasi atau pendampingan dalam asistensi perkara. Ketiga, memperkuat koordinasi lapangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum,” ujar Erika dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Selasa (5/7/2022).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan audiensi dengan Kejagung RI, Senin (4/7/2022). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPH Migas.

Erika mengungkapkan, apabila peran PPNS di lingkungan BPH Migas semakin kuat, maka  dapat memperkuat pengawasan di lapangan dalam menyalurkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.

Baca juga: Melalui MyPertamina, BPH Migas Harap Penyaluran Solar-Pertalite Lebih Terkontrol

“Kami melakukan kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan diri sekaligus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi,” ucapnya.

Sebagai penerima audiensi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana memberikan sambutan positif terhadap tujuan BPH Migas.

Sebab, kata dia, audiensi tersebut sebagai langkah kolaborasi kedua institusi untuk mengawasi penyaluran distribusi BBM subsidi tepat sasaran.

“Kami menyambut baik maksud kedatangan Kepala BPH Migas beserta rombongan dan siap bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan upaya penegakan hukum di bidang hilir minyak dan gas bumi. Baik yang sifatnya preventif maupun represif,” imbuh Fadli.

Baca juga: Tahun Ini, Gagas Energi Dorong Pemanfaatan Gas Bumi di Jateng-DIY

Adapun kesiapan Kejagung, lanjut dia, diwujudkan melalui upaya peningkatan kompetensi PPNS Migas, pendampingan hukum, berbagai rapat koordinasi (rakoor), kegiatan bersama di lapangan dan melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat di berbagai daerah.

Pada kesempatan tersebut, Fadli mengungkapkan, pihak Kejagung juga mengusulkan agar dibentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur aparat penegak hukum.

“Aparat penegak hukum yang dimaksud, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI serta lintas kementerian dan lembaga terkait lainnya,” ujarnya

Pembentukan tim gabungan tersebut, lanjut Fadli, bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) BPH Migas dalam melakukan pengawasan BBM. Khususnya untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi itu, sebut dia, BPH Migas dan Kejagung harus segera melakukan rakoor lanjutan. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pembahasan teknis terkait upaya penegakan hukum pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.