Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran

Kompas.com - 15/07/2022, 06:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dari mana angka Rp17.200 itu tentu Pertamina yang tahu. Namun perlu diulang penjelasan Presiden Jokowi bahwa harga BBM di Indonesia lebih rendah dari di negara-negara lain, misalnya di Singapura Rp 32.000, di Jerman Rp 31.000, dan di Thailand Rp 20.000 (Kompas, 26/5/2022).

Dengan harga Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter, maka sebagian besar warga Indonesia dapat disebut hidup dengan biaya energi yang murah.

Penerima subsidi

Namun, kita tidak bisa berharap bahwa harga Pertalite akan seterusnya sebesar saat ini, kecuali jika perang Rusia vs Ukraina berhenti dan harga minyak dunia kembali rendah seperti sebelum perang.

Bisa jadi, pemerintah akan menaikkan harga Pertalite jika harga minyak dunia terus meningkat atau jika keuangan negara tidak memungkinkan untuk menambal subsidi yang membengkak.

Tentu tidak bijak jika pemerintah menaikkan harga pertalite begitu saja, karena sebagian pembelinya adalah warga yang pendapatannya tidak besar.

Maka yang akan dilakukan pemerintah adalah harga Pertalite akan tetap dipertahankan pada harga sekarang, namun pembelinya dibatasi pada warga yang dianggap kurang mampu membeli BBM nonsubsidi, yaitu Pertamax, atau jenis lain yang dijual bebas.

Untuk membedakan warga yang selayaknya membeli BBM bersubsidi karena daya belinya yang tinggi dengan warga yang kurang mampu membelinya, maka data yang dikumpulkan Pertamina melalui situs khusus “mypertamina” tadi akan menjadi sangat diperlukan.

Dari sana akan dapat diidentifikasi siapa yang berhak membeli Pertalite dan siapa yang tidak.

Adapun kriteria untuk menentukan siapa yang berhak membeli Pertalite akan ditetapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Saat ini pemerintah tentu sedang menyusun revisi itu untuk menyalurkan subsidi BBM kepada mereka yang paling membutuhkan.

Dengan peraturan yang baru, Pertamina akan dapat membuat prosedur pembelian Pertalite di SBPU yang berbeda dari sebelumnya.

Boleh jadi, mobil penumpang dengan kapasitas mesin dibawah 2000 cc saja yang dapat membeli pertalite, selain tentunya kendaraan angkutan umum dan angkutan barang.

Namun pemerintah dan Pertamina harus cukup cermat untuk mencegah orang kaya yang membeli Pertalite menggunakan mobil dengan kapasitas mesin (cc) rendah yang kemudian bensin itu dipindah ke mobilnya yang lain dengan kapasitas tinggi.

Mungkin ada juga orang kaya yang lalu membeli mobil dengan kapasitas rendah agar dapat membeli Pertalite untuk keperluan sehari-hari.

Celah-celah seperti itu tentu perlu dicegah agar subsidi negara bagi penduduk yang membutuhkan tidak salah alamat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Whats New
Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Whats New
PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

Whats New
Wamen BUMN: Emas Bukan Aset 'Sunset'

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Whats New
Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Whats New
Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Whats New
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Whats New
Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Whats New
Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Whats New
Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Whats New
Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Whats New
Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Whats New
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Whats New
Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Whats New
IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

IDSurvey Tunjuk Suko Basuki sebagai Komisaris Independen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com