Seputar Alih Kelola Bandara Halim Perdanakusuma: Perlu Izin Kemenkeu hingga Bantahan Lion Air

Kompas.com - 25/07/2022, 07:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura II (AP II) akan menyerahkan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma kepada PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS).

Sebelumnya, PT ATS diketahui sebagai anak usaha Lion Air Group, namun, belakangan hal tersebut dibantah oleh perusahaan tersebut.

Lantas, seperti apa fakta-fakta seputar alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma dari BUMN ke swasta?

Baca juga: Duduk Perkara Alih Kelola Bandara Halim Perdanakusuma

Berikut ini rangkuman Kompas.com

Harus Izin Kemenkeu*

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, Bandara Halim Perdanakusuma merupakan barang milik negara (BMN) yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk digunakan.

Adapun dalam hal ini penggunaan bandara tersebut dilakukan Kemenhan oleh TNI AU.

Oleh karenanya, alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma kepada pihak mana pun baik BUMN dan swasta harus melalui persetujuan Kemenkeu.

"Yang namanya pemanfaatan BMN prinsipnya harus persetujuan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, sementara kementerian atau lembaga itu statusnya pengguna barang. Jadi persertujuannya di Kemenkeu, di bagian DJKN," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan dalam diskusi Bincang Bareng DJKN, Jumat (22/7/2022).

Encep mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keputusan alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma dari PT AP II ke PT ATS.

Karenanya, Kemenkeu akan segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait, di antaranya TNI AU dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

IHSG Sesi Ditutup Melemah Hampir 1 Persen, GOTO, MIKA, dan ARTO Jadi Top Losers LQ45

Whats New
Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Sri Mulyani Masuk Jajaran Wanita Berpengaruh di 2022 Versi Forbes

Whats New
Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Daftar Lengkap UMK Jateng 2023 di 35 Kabupaten Kota

Earn Smart
KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

KCIC Minta Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun

Whats New
Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Harga Kedelai Masih Mahal, Zulhas Minta Bulog Impor 350.000 Ton dari AS

Whats New
BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

BI Bantah Tolak Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti

Whats New
Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Cek Langsung Seleksi PPPK Nakes, Menteri PANRB Pastikan Tidak Ada Joki Tes

Whats New
Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Kementerian PUPR: Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Berhenti Ditargetkan Mulai 1 Juni 2023

Whats New
Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Sebut Harga Ayam Terlalu Murah, Mendag Zulhas: Bisa Buat Pengusaha Ternak Bangkrut

Whats New
Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Marak Penipuan Mengatasnamakan Kurir Ekspedisi, BRI Imbau Tidak Sembarang Mengunduh File

Whats New
ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

ARB Berjilid-jilid Berlanjut, Saham GOTO Kini Setara Rp 100 Per Lembar

Whats New
Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Susi Air Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Pastikan Arah Kebijakan Tepat, Bapanas, Kementan, dan BPS Sepakat Sinkronisasi Data Beras

Whats New
Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Whats New
Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Indonesia Bujuk Jepang Buka Penempatan Pekerja Migran Sektor Pariwisata

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.