Penghapusan DMO dan DPO Sawit Dikhawatirkan Bisa Kerek Harga Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid mengaku tidak setuju dengan usulan sejumlah pengusaha terkait penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) kelapa sawit.

Nusron menilai, kebijakan DMO dan DPO sawit yang sudah ditetapkan pemerintah saat ini sudah terbukti bisa menekan harga minyak goreng.

“Kalau DMO dan DPO dihapus kemudian harga melambung tinggi kayak kemarin; apakah pengusaha kemudian tanggung jawab?” uajr Nusron dalam keterangannya, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Mendag Berencana Hapus Aturan DMO dan DPO Sawit, Ini Alasannya

“Jangan-jangan malah memanfaatkan momentum untuk mengambil keuntungan sesaat yang ujung-ujungnya korbannya konsumen yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia,” sambungnya.

Nusron menilai Instrumen DMO dan DPO sawit yang digagas pemerintah dan dirancang tim Menko Marves Luhut Panjaitan sebenarnya sudah ideal.

Sistem ini mampu menjamin ketersediaan minyak goreng murah untuk rakyat melalui "MinyaKita", sekaligus memastikan bahwa ekspor bagi pengusaha juga masih bisa berjalan.

Menurut Nusron, saat ini yang perlu diperbaiki dan dipercepat adalah bagaimana menciptakan infrastruktur distribusi yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

“Ini yang harus ada percepatan dan akselarasi. Pemerintah harus gerak cepat memberikan bintek buat pedagang minyak goreng agar bisa mengakses kanal aplikasi Si Mirah,” kata Nusron Wahid.

Oleh karena itu, Nusron pun menyesalkan adanya kalangan pengusaha yang justru meminta kebijakan DMO dan DPO sawit dihapuskan.

“Kalau ada pengusaha yang mengatakan DMO-DPO ribet berarti pengusaha yang egois, memikirkan diri sendiri, hanya mengejar keuntungan sesaat. Tidak berpikir jangka panjang tentang nasib mayoritas rakyat Indonesia sebagai konsumen,” ucapnya.