Bertemu Menteri Ekonomi Jepang, Airlangga Bahas Pengembangan SDM hingga Investasi Industri Otomotif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Pada kesempatan itu keduanya bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kerja sama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5: Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative. Di antaranya kerja sama mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), perjanjian perdagangan, hingga industri otomotif.

Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah Indonesia dan Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau.

"Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

Baca juga: Investasi di KEK Kendal Capai Rp 27 Triliun, Menko Airlangga: Tax Holiday Berhasil

Selain itu, dilakukan pembahasan terkait kelanjutan Kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pada 2019 lalu Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara.

Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang. Indonesia ingin pengenaan tarif lebih rendah, berkaca pada Thailand yang saat ini telah memiliki tarif lebih rendah untuk mengekspor tuna ke Jepang.

“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ungkapnya.

Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Hagiuda mengatakan, kemajuan kerja sama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik, diikuti dengan sejumlah perusahaan Jepang yang terus meningkatkan komitmen investasinya di RI.

Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia.

Baca juga: Menko Airlangga Ajak Jepang Investasi Kembangkan Smart City di IKN

"Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen," kata Hagiuda.

Lebih lanjut, dilakukan juga pembahasan mengenai revisi aturan yang tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke RI, serta penerbitan izin impor produk baja yang bakal dilaksanakan pada 2023.

Pada pertemuan itu juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerja sama antara pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun.

Dalam kerangka Indo-Pacific Economic Frameworks (IPEF), Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan telah mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni 2022 lalu.

Harapannya selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.

Sedangkan yang terkait dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia berkomitmen penuh untuk segera implementasi perjanjian yang ditanda tangani pada 2020 yang lalu.

Airlangga mengatakan, saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir dan diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 sehingga RCEP bisa segera implementasi.

“Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerjasama pengembangan ekonomi di kawasan,” tutup Airlangga Hartarto.

Baca juga: 20-48 Juta Ton Sampah Makanan Terbuang Per Tahunnya, Ini Saran Airlangga