[POPULER MONEY] Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol | Respons Alfamart soal Pegawainya yang Dipaksa Minta Maaf

1. Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol: Inflasi Tinggi hingga Tambah Macet

Pemerintah berencana menaikkan tarif ojek online (ojol) mulai 29 Agustus, mundur dari rencana semula yakni pada Minggu (14/8/2022).

Keputusan kenaikan tarif ojol ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Adapun berdasarkan aturan tersebut, Kemenhub melakukan evaluasi terhadap biaya jasa minimal dengan kenaikan di kisaran 30 persen atau sekitar Rp 2.000 sampai dengan Rp 5.000.

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda memperkirakan kenaikan tarif ojol akan membuat inflasi lebih tinggi lagi.

Apa saja dampaknya? Simak di sini

2. Bisnis Ponselnya Remuk Redam, BlackBerry Terjun ke Otomotif

Sempat merajai pasar ponsel pintar di sejumlah negara, termasuk Indonesia, BlackBerry kini tidak ada lagi gaungnya. Masa kejayaannya sudah habis.

BlackBerry pernah berjaya dalam industri smartphone setelah sukses menyingkirkan Nokia. Pada tahun 2008, perusahaan ini bernilai 84 miliar dollar AS. Produk-produknya pun digemari banyak orang.

Saking jayanya, Mike Lazaridis dan Jim Balsillie yang adalah mantan co CEO BlackBerry, perusahaan yang sebelumnya bernama Research in Motion (RIM), meremehkan kedatangan Apple iPhone yang diperkenalkan Steve Jobs di tahun 2007.

Yang terjadi belakangan, ketenaran ponsel BlackBerry malah digilas iPhone. Nasibnya kian suram setelah dikangkangi ponsel-ponsel pintar berbasis Android yang sebelumnya juga diremehkan manajemen BlackBerry.

Baca selengkapmua di sini

3. Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Pemerintah hingga saat ini masih harus terus menanggung bunga dan pokok utang dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 1998 silam.

Adapun bantuan likuiditas itu digelontorkan Bank Indonesia untuk membantu perbankan Indonesia yang sekarat dalam krisis keuangan tahun 1997-1998.