Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Kompas.com - 17/08/2022, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk intervensi lembaga asing dalam penyusunan kebijakan nasional.

Hal ini disampaikan Trubus sebagai respons atas dibukanya kembali program hibah atau pendanaan oleh Bloomberg Initiative untuk upaya pengendalian tembakau di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Menurutnya, intervensi kebijakan melalui kamuflase program pendanaan ini akan membahayakan kondisi perekonomian negara. Bahkan, di tengah masa sulit akibat pandemi covid-19, industri hasil tembakau yang menjadi sumber penghidupan bagi 6 juta orang masih menjadi penopang perekonomian karena memberikan sumbangsih yang besar terhadap penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

Baca juga: Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Ini Kata Kemenkeu

"Menurut saya, ini satu program yang harus ditolak. Program ini membuka kotak pandora terkait banyaknya kebijakan larangan merokok di Indonesia. Tujuan programnya gamblang sekali disampaikan untuk mendorong berbagai larangan produk tembakau tapi detail peruntukan dana jutaan dollar tersebut minim sekali disampaikan kepada publik. Hal ini sangat membahayaan apalagi kalau program langsung menyasar proses penyusunan kebijakan negara," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/8/2022).

Dalam laman resminya, Bloomberg juga menuliskan bahwa beberapa organisasi dari Indonesia pernah menerima pendanaan tersebut. Pemerintah, lanjut Trubus, seharusnya melakukan investigasi terkait pendanaan tersebut agar dapat dipertanggung jawabkan secara jelas dan transparan.

"Aparat penegak hukum harus menginvestigasi mengenai penerimaan dana asing yang harus dipertanggungjawabkan penggunaan dan pelaporannya untuk memastikan bahwa tidak ada dana yang mengalir digunakan untuk menyetir kebijakan dalam negeri Indonesia," kata dia.

Dia juga menanggapi beberapa peraturan yang tengah didorong untuk mengendalikan tembakau, dalam wacana revisi PP Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang sedang didorong oleh Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Menurutnya, ini juga bagian dari dorongan lembaga asing karena poin-poin dalam revisi PP 109/2012 sama dengan kebijakan yang didorong oleh program dana hibah tersebut melalui LSM penerimanya. Apalagi dalam prosesnya, revisi PP 109/2012 ini minim partisipasi dan transparansi terhadap pelaku industri hasil tembakau.

Hal ini misalnya terjadi saat uji publik revisi PP 109/2012 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada akhir Juli 2022. Dalam uji publik, pemangku kepentingan IHT seperti petani dan pekerja mengaku tidak dilibatkan sejak awal.

Selain itu, Trubus juga menyinggung soal Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) yang saat ini sedang ramai didorong oleh beberapa daerah. Perda KTR tersebut cenderung lebih restriktif ketimbang ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, termasuk PP 109/2012.

Menurutnya, pengesahan Perda KTR ini juga merupakan dorongan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat yang dibiayai oleh lembaga asing termasuk Bloomberg.

"Kita harus hati-hati dalam menentukan regulasi kawasan tanpa rokok yang sedang disusun. Penyusunan ini dalam rangka untuk memperoleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus," kata dia.

Baca juga: Asosiasi Petani Tembakau Surati Jokowi Soal Penolakan Revisi PP 109 Tahun 2012

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Whats New
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen per Hari untuk tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Bantah Mie Sedaap Tak Aman, Wings Group: Belasan Tahun Dikonsumsi di Lebih dari 30 Negara

Whats New
Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Tarif Tol Bakal Disesuaikan, Kementerian PUPR: Pertimbangan Kemampuan Masyarakat

Whats New
Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Kenapa Ritel Modern Masih Jarang Menjual Migor Minyakita? Ini Kata Peritel

Spend Smart
TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

TransNusa Buka Rute Penerbangan ke Bali dan Jogja, Harga Tiket Diskon 25 Persen

Whats New
Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Jokowi ke Sri Mulyani: Bu Kalau Punya Uang di APBN Kita, Dieman-eman...

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Mendag Zulhas Janji Lindungi Petani Tembakau agar Tidak Rugi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.