Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, namun ironisnya aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara.

Merespons situasi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan pengembangan aplikasi super (super apps) untuk mengintegrasikan lebih dari 24.000 aplikasi milik kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah.

Bukan pekerjaan mudah dan murah, namun sebagai sebuah inisiatif tentu patut diapresiasi.

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup

Lepas setahun lalu, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.

Angka-angka di atas hanyalah dampak dari “gunung es” dan ‘kegandrungan’ lembaga pemerintah dalam merespons perubahan yang terjadi.

Persoalan ini timbul karena sejak awal tidak dibangun satu model atau desain yang lebih terstruktur serta komprehensif terhadap penerapan inovasi maupun komunikasi dalam lembaga pemerintah.

Gov-Apps

Saat ini kita melihat bahwa banyak institusi pemerintah membangun komunikasi publik dengan menggunakan media sosial dan aplikasi (gov-apps).

Dengan niat awal berikhtiar melakukan pelayanan secara efektif berbasis aplikasi dan membagi informasi melalui beragam postingan yang diunggah di media sosial. Berkelindan satu sama lain, menjadi sejumlah fitur yang dimiliki lembaga pemerintah.

Secara umum ada dua jenis aplikasi yang sedang dikembangkan oleh lembaga pemerintah, yaitu aplikasi yang berfokus pada institusi untuk membantu pegawai pemerintah melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif dengan memberi titik sentral dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah juga mengembangkan aplikasi yang berfokus pada warga untuk dapat memperoleh informasi real time, layanan publik dan meningkatkan keterlibatan.

Aplikasi pemerintah bukanlah sesuatu yang baru, karena banyak negara di dunia ini yang sudah menggunakan aplikasi pemerintah.

Di Amerika Serikat saja melalui National Association of State Chief Information Officers (NASCIO) menyediakan database online tempat orang dapat mencari lebih dari 320 aplikasi yang dikembangkan pemerintah di seluruh Amerika Serikat.

Fungsi utama gov-apps adalah untuk meningkatkan nilai pelayanan pemerintah. Namun persoalan sejatinya bukan di flatform, namun pada pesan yang diproduksi apakah berhasil memberikan stimulus bagi publik internal ataupun eksternal untuk memanfaatkan pelayanan dengan lebih baik.

Bahkan, beberapa aplikasi pemerintah mendapat komentar negatif dari pengguna karena kinerjanya tidak terlalu efektif dan efisien.

Alasan lainnya adalah gov-apps tidak memberikan informasi detail, bahkan gov-apps terkadang berjalan tidak maksimal.

Pentingnya Social Media Based Government (SMBG)

Syahdan, penggunaan media sosial dan aplikasi berkembang jamak tidak hanya pada institusi namun juga kepada para pelaku yang ada di dalamnya seperti pejabat atau politisi.

Di lingkungan Pemerintah secara faktual keberadaan media sosial seringkali masih sebatas teknis dan alokasi anggaran, belum ditempatkan secara strategis sebagai perencanaan komunikasi yang komprehensif.

Sehingga dampaknya tidak signifikan dalam menciptkan ekosistem digital dan informasi yang sehat serta efektif.

Menyikapi situasi tersebut, maka diperlukan mind set Pemerintah yang berbasis kepada media sosial atau Social Media Based Government (SMBG).