Heryadi Silvianto
Dosen FIKOM UMN

Pengajar di FIKOM Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan praktisi kehumasan.

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Kompas.com - 18/08/2022, 06:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, namun ironisnya aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multifungsi sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara.

Merespons situasi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menyiapkan pengembangan aplikasi super (super apps) untuk mengintegrasikan lebih dari 24.000 aplikasi milik kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah.

Bukan pekerjaan mudah dan murah, namun sebagai sebuah inisiatif tentu patut diapresiasi.

Baca juga: Sri Mulyani Keluhkan 24.000 Aplikasi Pemerintah Bikin Boros Anggaran, Menkominfo: Akan Ditutup

Lepas setahun lalu, Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp 90,45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tahun 2014 sampai 2019.

Angka-angka di atas hanyalah dampak dari “gunung es” dan ‘kegandrungan’ lembaga pemerintah dalam merespons perubahan yang terjadi.

Persoalan ini timbul karena sejak awal tidak dibangun satu model atau desain yang lebih terstruktur serta komprehensif terhadap penerapan inovasi maupun komunikasi dalam lembaga pemerintah.

Gov-Apps

Saat ini kita melihat bahwa banyak institusi pemerintah membangun komunikasi publik dengan menggunakan media sosial dan aplikasi (gov-apps).

Dengan niat awal berikhtiar melakukan pelayanan secara efektif berbasis aplikasi dan membagi informasi melalui beragam postingan yang diunggah di media sosial. Berkelindan satu sama lain, menjadi sejumlah fitur yang dimiliki lembaga pemerintah.

Secara umum ada dua jenis aplikasi yang sedang dikembangkan oleh lembaga pemerintah, yaitu aplikasi yang berfokus pada institusi untuk membantu pegawai pemerintah melakukan pekerjaan mereka secara lebih efisien dan efektif dengan memberi titik sentral dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah juga mengembangkan aplikasi yang berfokus pada warga untuk dapat memperoleh informasi real time, layanan publik dan meningkatkan keterlibatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saham GOTO Ambles, Telkomsel: Fluktuasi Nilai Hal yang Wajar

Saham GOTO Ambles, Telkomsel: Fluktuasi Nilai Hal yang Wajar

Whats New
Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Kurangi Impor, Menteri ESDM Minta Target Produksi Migas Dipercepat

Whats New
Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Produk Kecantikan RI Raup Penjualan Rp 1,6 Miliar di Ajang Beauty West Afrika

Rilis
Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Link dan Daftar Set Top Box Tersertifikasi Kominfo

Whats New
Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Dorong Wistawan Nusantara, Kemenparekraf Luncurkan 100 Paket Wisata Jelang Libur Nataru

Whats New
Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Whats New
KNKT: Klakson 'Telolet' Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

KNKT: Klakson "Telolet" Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

Whats New
Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Rilis
Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Rilis
3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

Whats New
Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Whats New
Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Whats New
Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Whats New
Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.