Hitungan Pengamat: Harga Keekonomian BBM Subsidi yang Disampaikan Pemerintah Terlalu Tinggi...

Sementara Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan menyebutkan bahwa Indonesia sekarang adalah negara net importer minyak mentah. Artinya, minyak milik pemerintah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga perlu impor.

“Dengan harga minyak mentah yang cukup tinggi saat ini, maka harga pengadaan BBM juga menjadi tinggi,” jelasnya.

Dampaknya, kebutuhan seluruh BBM nonsubsidi (RON92 ke atas) dan BBM industri dipenuhi dari impor. Harga BBM tersebut sudah mengikuti harga keekonomian. Artinya, tidak ada subsidi.

Anthony memberikan gambaran perhitungan yang rinci mulai dari pendapatan negara, kebutuhan BBM subsidi, hingga hitungan subsidinya.

Baca juga: Kualitas BBM Malaysia Ungguli Pertalite dan Lebih Murah, Kok Bisa?

Realisasi produksi minyak mentah Indonesia semester I 2022 sekitar 611.000 barrel per hari. Kalau produksi semester dua sama besar, maka produksi minyak mentah Indonesia tahun 2022 akan mencapai 223 juta barrel (611.000 barrel x 365 hari), atau sekitar 35,5 miliar liter.

Minyak mentah tersebut diproduksi oleh mitra kontraktor minyak dengan pola bagi hasil, production sharing contract, PSC. Perhitungan bagi hasil sebelumnya berdasarkan hasil bersih setelah dikurangi seluruh biaya produksi (cost recovery).

Adapun bagi hasil sekarang berdasarkan gross split. Untuk minyak bumi, 57 persen pemerintah, 43 persen mitra kontraktor. Sementara untuk gas bumi, 52 persen pemerintah, 48 persen mitra kontraktor.

“Artinya, Indonesia akan mendapat minyak mentah sebanyak 20,3 miliar liter, yaitu 57 persen dari total produksi 35,5 miliar liter untuk tahun 2022,” ucapnya.

Lantas berapa harga produksi minyak mentah Indonesia?

Menurut Anthony, nol rupiah karena sudah dibayar dengan bagi hasil 43 persen.

Jadi, artinya, biaya produksi BBM Indonesia hanya biaya proses kilang, rata-rata 5 dollar per barrel (untuk kilang lama), atau hanya Rp 472 per liter (5 dolar x Rp15.000 : 159 liter).

Harga jual pertalite Rp 7.600 per liter, termasuk biaya distribusi, marjin keuntungan, dan pajak (PBBKB dan PPN). Anggap saja total biaya tersebut Rp 1.600 per liter. Artinya, pendapatan bersih pemerintah dari penjualan pertalite adalah Rp 6.000 per liter, dengan harga pokok produksi hanya Rp 472 per liter.

Anthony menjelaskan, minyak milik pemerintah diproses untuk pertalite dan biosolar bersubsidi, dijual dengan harga Rp 7.600 dan Rp 5.150 per liter, atau, setelah dikurangi biaya distribusi, marjin keuntungan dan pajak, tinggal Rp 6.000 dan Rp 4.000 per liter. Dikurangi biaya kilang Rp 472 per liter (dibulatkan menjadi Rp 500), maka pendapatan negara, bersih, menjadi Rp 5.500 dan Rp 3.500 per liter.

Selanjutnya, kebutuhan biosolar bersubsidi (yang sebenarnya tidak ada subsidi) sekitar 10 miliar liter (10 juta KL). Dari penjualan biosolar, diperoleh pendapatan negara, bersih senilai Rp 35 triliun (Rp 3.500 x 10 miliar liter).

Sisa minyak pemerintah, setelah dialokasikan untuk biosolar, tinggal 10,3 miliar liter, dialokasikan untuk pertalite. Pendapatan negara, bersih, dari pertalite menjadi Rp 56,65 triliun (Rp 5.500 x 10,3 miliar liter).