RI Deflasi 0,21 Persen, Sri Mulyani Klaim Inflasi Pangan Bisa Diatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan laju indeks harga konsumen (IHK) pada Agustus 2022 yang mengalami deflasi sebesar 0,21 persen (month to month/mtm) tak lepas dari upaya pemerintah mengendalikan harga komoditas pangan.

Ia menjelaskan, pada Juli 2022 inflasi pangan atau volatile food tercatat mencapai 11,46 persen (yoy) pada Juli 2022. Namun pada Agustus 2022, inflasi volatile food lebih terkendali menjadi sebesar 8,93 persen (yoy).

Adapun bila pada Juli 2022 volatile food memberi andil 0,25 persen pada laju inflasi nasional yang sebesar 0,64 persen (mtm), namun pada Agustus 2022 volatile food memberi andil deflasi 0,51 persen pada deflasi nasional yang sebesar 0,21 persen (mtm).

"Deflasi yang disampaikan BPS kan utamanya kontribusinya adalah dari volatile food yang kemarin meningkat sampai di atas 11 persen dan sekarang sudah turun ke 8 persen kontribusinya. Ini memang sesuai dengan diagnosa," ujar Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Agustus 2022 Deflasi 0,21 Persen, Ini Penyebabnya

Bendahara Negara itu mengatakan, pemerintah telah memperkirakan laju inflasi pangan pada Agustus 2022 akan lebih terkendali, sebab telah dilakukan berbagai upaya untuk menekan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Agustus 2022 utamanya disumbang oleh penurunan harga yang terjadi pada bawang merah yang memiliki andil ke deflasi sebesar 0,15 persen, cabai rawit sebesar 0,12 persen, dan cabai rawit sebesar 0,07 persen.

Pengendalian ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta seluruh kepala daerah, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mencari tahu penyebab inflasi dari komoditas tersebut dan mengatasinya.

"Dari faktor makanan yang bisa diatasi secara relatif cepat seperti cabai dan lain-lain, itu yang sekarang jadi fokus tim pengendalian inflasi di pusat dan daerah," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Minyak Jadi Alat Perang, Pergerakan Harganya Sulit untuk Diprediksi

Menurut Sri Mulyani, pengendalian inflasi juga dilakukan dengan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah (pemda) menggunakan pos dana yang tak terduga untuk mengatasi persoalan inflasi di daerahnya. Adapun dana tak terduga ini menjadi bagian dari dana transfer ke daerah (TKD) yang diberikan oleh pemerintah pusat.

"Pemda mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana yang tidak terduga. Itu diminta untuk bisa secara fleksibel menyumbang, meredam harga. Jadi, saya rasa ini bagus. Kami berharap ini (inflasi) bisa terjaga," ucapnya.

Meski demikian, ia memastikan, pemerintah akan tetap memperhatikan tren inflasi ke depan sebab sejumlah komoditas pangan memang dipengaruhi pergerakan harga di pasar global. Seperti pada komoditas gandum, kedelai, dan minyak goreng.

"Walaupun CPO (minyak mentah sawit yang merupakan bahan baku minyak goreng) kita punya, tapi itu subtitusinya adalah minyak sunflower yang itu diproduksi oleh Ukraina. Jadi, berbagai dinamika itu yang harus kita antisipasi," ungkap dia.

"Namun, untuk sebagian besar barang-barang yang merupakan produksi dalam negeri, kita harap bisa diproduksi secara baik dengan harga yang terjangkau dan dengan jumlah yang memadai, sehingga bisa menstabilkan harga," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Pastikan Tunjangan Profesi Guru Honorer Berlanjut Tahun 2023