"Road To BUMN Legal Summit 2022" Angkat Isu Strategis dan Sistem Tata Kelola BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Forum Hukum BUMN memastikan kesiapannya mengelar BUMN Legal Summit 2022 di Bali pada akhir September 2022 ini.

Dalam Road To BUMN Legal Summit 2022, beberapa isu strategis dan sistem tata kelola BUMN akan diangkat untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien melalui beberapa webinar. Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi berharap ada banyak manfaat bagi semua pengelola fungsi hukum di BUMN dan anak usaha BUMN dalam meningkatkan kompetensinya.

“Isu-isu strategis dan terkini serta bagaimana tata cara pengelolaannya tentu akan menjadi bahasan menarik dari gambaran dari strategi pengembangan fungsi hukum di lingkungan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN ke depannya,” ungkap Puji dalam siaran pers, Kamis (8/9/2022).

Baca juga: Erick Thohir: Transformasi BUMN Dipastikan Untuk Kemakmuran Bangsa

Dalam webinar Session II: Strategic & Common Issues in State Owned Enterprise (BUMN), Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Hambra menyampaikan, pembentukan perusahaan Holding yang baru diikuti dengan pembagian struktur Holding, serta perannya pada setiap entitas anak perusahaan atau cucu perusahaan.

Dia bilang, setiap struktur holding memiliki fungsi khusus dan karakteristik yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan, diversifikasi usaha, dan sinergi usaha. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat sekitar 11 Holding BUMN.

Baca juga: Pemerintah Bakal Gabungkan Holding BUMN Farmasi dan Holding BUMN Rumah Sakit

Antara lain, Holding BUMN Sektor Pupuk (Pupuk Indonesia), Holding BUMN Sektor Pertambangan (Mind ID), Holding BUMN Sektor Farmasi (Biofarma), Holding BUMN Sektor Semen (SIG), Holding BUMN Sektor Asuransi dan Penjaminan (IFG), Holding BUMN Sektor Parawisata (InJourney), Holding BUMN Sektor Perkebunan (Perkebunan Nusantara), Holding BUMN Sektor Energi (Pertamina), Holding BUMN Sektor Pangan (ID FOOD), dan Merger BUMN Sektor Pelabuhan (Pelindo).

“Penggabungan Pelindo mempermudah kordinasi Pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia. Hal ini berdampak positif pada kontribusi Pelindo terhadap keuangan negara yang dihitung dalam bentuk dividen, PNBP, konsesi dan pajak penghasilan. Peningkatan realisasi kontribusi kepada negara pada semester I 2022 yakni dividen meningkat 135 persen, konsesi meningkat 13 persen, Pph meningkat 22 persen, PPN meningkat 33 persen dan PBB meningkat 23 persen,” ujar Hambra.

Baca juga: Resmikan Holding BUMN Danareksa, Erick Thohir: Semoga Menjadi Holding Transformasi Terbaik