Anggaran Subsidi Energi 2023 Naik Jadi Rp 212 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran subsidi energi untuk tahun 2023 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan demikian, anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2023 ditetapkan sebesar Rp 212 triliun, lebih tinggi dari usulan awal pada nota keuangan yang sebesar Rp 210,7 triliun.

Penambahan subsidi tersebut akan diperuntukkan untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, minyak tanah, listrik, dan elpiji 3 kilogram (kg). Adapun anggaran subsidi energi itu telah disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Anggaran subsidi energi naik Rp 1,3 triliun. Ini murni karena perubahan asumsi makro menyangkut kurs yang menyebabkan adanya kenaikan alokasi subsidi BBM dan elpiji 3 kg dan subsidi listrik," ujar Sri Mulyani rapat kerja dengan Banggar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Baca juga: Anggaran Subsidi Energi 2023 Disepakati Rp 211,9 Triliun, Lebih Tinggi dari Jumlah di Nota Keuangan

Asumsi makro untuk kurs dalam RAPBN 2023 ditetapkan sebesar Rp 14.800 per dollar AS, naik dari usulan awal dalam nota keuangan yang sebesar Rp 14.750 per dollar AS. Selain itu, alokasi subsidi energi di tahun depan juga mengacu pada asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) di level 90 dollar AS per barrel.

Secara rinci, Sri Mulyani menyebutkan, anggaran subsidi energi di 2023 terdiri dari subsidi BBM jenis tertentu (solar dan minyak tanah) sebesar Rp 21,5 triliun, naik Rp 600 miliar dari usulan awal yang sebesar Rp 20,9 triliun.

Kemudian mencakup subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 117,8 triliun, naik Rp 400 miliar dari usulan awal yang sebesar Rp 117,4 triliun. Serta mencakup anggaran subsidi listrik mencapai Rp 72,6 triliun, naik Rp 200 miliar dari sebelumnya Rp 72,3 triliun.

Namun perlu diketahui, anggaran subsidi energi tersebut belum mencakup besaran kompensasi energi untuk BBM jenis Pertalite yang masih dalam penghitungan.

"Kompensasi belum. (Penambahan) itu hanya subsidi, kompensasi belum dibahas," pungkasnya.

Baca juga: Wacana Penghapusan Listrik 450 VA, Komisi VII DPR Minta Pemerintah Subsidi Tetap Diberikan