BPK: Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 Triliun pada IHPS Semester I 2022

BPK juga memeriksa 541 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2021 dari sebanyak 542 pemda, sebab terdapat satu pemda yakni Kabupaten Waropen di Provinsi Papua yang belum menyampaikan LKPD tahun 2021 kepada BPK untuk diperiksa

Isma mengatakan, dari 541 pemda tersebut, sebanyak 500 pemda memperoleh opini WTP (92,4 persen), 38 pemda memperoleh opini WDP (7 persen), dan 3 pemda memperoleh opini tidak menyatakan pendapat atau TMP (0,6 persen).

"Laporan keuangan badan lainnya tahun 2021 yang juga diperiksa oleh BPK, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Otoritas Jasa Keuangan, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji," ungkapnya.

Di sisi lain, IHPS I Tahun 2022 turut memuat 41 hasil pemeriksaan kinerja. Antara lain pemeriksaan atas efektivitas pemerintah dalam menerapkan transportasi perkotaan berkelanjutan di wilayah Jabodetabek, dan pemeriksaan atas upaya pemda untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan pada 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

Kemudian IHPS I Tahun 2022 memuat pula 48 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT), antara lain pemeriksaan atas belanja barang, dan pemeriksaan atas pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).

Baca juga: BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun