Menperin: Setiap Rp 1 Belanja Produk Lokal Sumbang Perekonomian Nasional Rp 2,2

Terobosan kedua yang telah dilakukan Kemenperin adalah menyederhanakan proses pengurusan sertifikat TKDN untuk industri kecil. Saat ini, industri kecil dapat mengurus sertifikat TKDN hanya dengan dua langkah saja.

“Industri kecil (IK) dapat melakukan self-assessment, kemudian cukup mengajukan permohonan sertifikasi TKDN IK dan melakukan penginputan data melalui SIINas. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi nilai TKDN. Apabila prosesnya sudah selesai, maka industri kecil dapat langsung melakukan pencetakan sendiri sertifikat TKDN tersebut,” sebut Agus.

Untuk mendapatkan sertifikat TKDN bagi industri kecil itu tanpa dipungut biaya atau gratis. Selain itu, proses pembuatan sertifikat TKDN IK dapat dilakukan maksimal dalam lima hari saja.

“Proses penyederhanaan ini adalah cara kami untuk mendukung amanat UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggarannya untuk produk UMK serta Koperasi. Sehingga kami berharap, dengan sertifikasi TKDN IK, sudah tidak ada alasan lagi bagi pemerintah tidak mampu mengalokasikan 40 persen dari anggarannya untuk produk dalam negeri,” imbuhnya.

Langkah selanjutnya, ketiga, yang dilakukan oleh Kemenperin adalah melakukan penguatan data suplai produk dalam negeri. Saat ini, melalui situs TKDN, pengguna atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memperoleh informasi produk yang sudah ber-TKDN dan produk yang sudah diproduksi di dalam negeri.

“Dalam halaman Referensi di situs TKDN, setiap Pengguna/PPK bisa langsung melihat kapasitas produksi dari produk dalam negeri. Pengguna/PPK juga bisa secara bebas memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya, tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Agus.