Biaya Kereta Cepat Bengkak, Erick Thohir: Harga Baja Naik Luar Biasa

Proyek kereta peluru yang menghubungkan Tegalluar dan Halim ini digarap oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan milik negara dan perusahaan dari China, untuk kemudian membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"(Kereta Cepat) ini kita bikin kerja sama dengan China, semua masih B to B," tegas Luhut.

Terbaru, pemerintahan Presiden Jokowi kembali berencana menyuntik uang rakyat ke mega proyek tersebut sebesar Rp 3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Penggunaan uang APBN untuk mendanai proyek ini sejatinya mengingkari janji Presiden Jokowi. Ini lantaran kepala negara sebelumnya berkali-kali menegaskan kalau proyek ini tak akan menggunakan uang pajak sepeser pun.

Sebagai informasi saja, uang pajak rakyat dipakai dalam upaya mengatasi masalah pembengkakan biaya (cost-overrun) pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,

KAI merupakan lead consortium dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), atau pemegang saham pemerintah Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC.

Secara rinci, kepemilikan saham KCIC oleh Indonesia sebesar 60 persen, sedangkan China sebesar 40 persen.

Baca juga: Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat Saat Jadi Menhub

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI juga sudah setuju untuk menggunakan dana APBN sebesar Rp 4,1 triliun yang dipakai untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dengan demikian, jika rencana PMN baru ini juga disetujui, Presiden Jokowi bakal mengucurkan uang rakyat ke proyek kerja sama Indonesia-China itu dengan total sebesar Rp 7,3 triliun.

(Penulis: Kiki Safitri, Yohana Artha Uly | Editor: Akhdi Martin Pertama, Erlangga Djumena)