Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disetujui DPR, Anggaran Operasional BI Tahun Depan Rp 15,49 Triliun

Kompas.com - 24/11/2022, 09:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyetujui Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) tahun 2023.

Penyusunan RATBI 2023 sesuai dengan indikator asumsi ekonomi tahun depan yang sudah disepakati, yaitu pertumbuhan ekonomi 4,37 persen, inflasi 3,61 persen, dan nilai tukar rupiah Rp 15.070 per dollar AS.

Berdasarkan asumsi makro tersebut, anggaran penerimaan operasional BI disetujui sebesar Rp 28,66 triliun atau naik 0,86 persen dari ATBI 2022. Kenaikan ini berasal dari penerimaan surat-surat berharga pada pos hasil pengelolaan aset valas.

Baca juga: Selama 3 Tahun, BI Beli SBN di Pasar Perdana Rp 1.144 Triliun

Jika dirincikan porsi anggaran penerimaan ini, sebesar Rp 28,60 triliun berasal dari hasil pengelolaan aset valuta asing (valas), sebesar Rp 4,21 miliar dari operasional kegiatan pendukung, dan Rp 55,3 miliar dari penerimaan administrasi.

Sementara, anggaran pengeluaran operasional BI tahun 2023 disetujui sebesar Rp 15,49 triliun.

Adapun anggaran pengeluaran ini dialokasikan untuk gaji dan penghasilan sebesar Rp 4,70 triliun, manajemen sumber daya manusia sebesar Rp 3 triliun, logistik Rp 2,54 triliun.

Kemudian anggaran pengeluaran juga dialokasikan untuk penyelenggaraan operasional kegiatan pendukung sebesar Rp 2,06 triliun, program sosial dan pemberdayaan sektor riil dan UMKM sebesar Rp 1,23 triliun, pajak sebesar Rp 1,47 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp 377,99 miliar.

"Saya kira kita sudah sepakat. Untuk itu, kalau kita sudah sepakat ini akan saya ketok satu kali lagi tentang keputusan RATBI tahun 2023. Sepakat ya," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir saat rapat kerja Pengambilan Keputusan RATBI Tahun 2023, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Bos BI Sebut 5 Faktor Ini Berpotensi Sebabkan Gejolak Ekonomi Global

RATBI 2023 Diperkirakan Defisit

Dikutip dari Kontan.co.id, sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan RATBI 2023 mengalami defisit sebesar Rp 19,99 triliun. Defisit ini bersumber dari defisit anggaran kebijakan 2023.

“Kami memperkirakan anggaran tahun depan defisit Rp 19,99 triliun. Terutama berasal dari defisit anggaran kebijakan yang mencapai Rp 33,15 triliun. Sedangkan anggaran operasional diperkirakan surplus Rp 13,16 triliun,” tutur Perry saat mengajukan RATBI 2023, Senin (21/11/2022).

Perry memerinci, defisit anggaran pada tahun 2023 juga bersumber dari besar pasak daripada tiang. Total penerimaan diperkirakan sebesar Rp 141,43 triliun sedangkan total pengeluaran diperkirakan mencapai Rp 161,43 triliun.

Pengeluaran ini terdiri dari penerimaan anggaran kebijakan sebesar Rp 112,77 triliun dan penerimaan anggaran operasional sebesar Rp 28,66 triliun.

Sedangkan pengeluaran terdiri dari pengeluaran anggaran kebijakan sebesar Rp 145,93 triliun dan anggaran pengeluaran operasional sebesar Rp 15,49 triliun.

Baca juga: BI Bersiap Pindah ke IKN Tahun Depan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+