Sri Mulyani Beri Simulasi Pemotongan Pajak Penghasilan untuk Gaji Rp 5 Juta per Bulan

"Kalau anda menikah ada tunjangan negara untuk istri dan kalau ada anak ada tambahan lagi," kata Sri Mulyani.

Pengenaan pajak terhadap gaji karyawan sebenarnya bukan aturan baru, melainkan aturan sejak terbitnya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Justru di UU HPP, layer atau bracket penghasilan kena pajak tersebut diubah agar lebih adil, dengan cara menaikkan batas atas penghasila kena pajak (PKP) pada layer 1.

Sebelumnya, penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta per tahun dikenakan tarif PPh sebesar 5 persen. Kini, PKP sampai Rp 60 juta per tahun bisa dikenakan tarif 5 persen. Sebelumnya, PKP Rp 50 juta hingga Rp 60 juta per tahun dikenakan tarif 5 persen.

Aturan baru lainnya adalah penambahan layer kelima yang sebelumnya tidak dikenal di aturan sebelumnya. Layer kelima adalah layer untuk orang kaya yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun, dikenakan PPh sebesar 35 persen

UU HPP ini meringankan Anda. (Pertama, penghasilan hingga PTKP) Rp 54 juta enggak bayar. (Kedua), sekarang UU HPP menaikan (batas atas PKP untuk layer 1) dari Rp 50 juta ke Rp 60 juta. Sehingga (PKP) sampai Rp 60 juta hanya bayar 5 persen," terang Sri Mulyani.

Begitu juga dengan tarif PPh 15 persen yang semula dikenakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 50 juta sampai Rp 250 juta, kini diubah menjadi untuk penghasilan di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta.

Baca juga: Cara Top Up ShopeePay lewat BCA Mobile, ATM, dan Klik BCA