Perppu Cipta Kerja dan Jebakan Produktivitas Semu

POLEMIK penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada Jumat (30/12/2022) lalu, terus menuai kritik. Perppu tersebut menjadi kontroversial lantaran memuat aturan-aturan yang dinilai merugikan pekerja.

Pemerintah berdalih, penerbitan Perppu untuk mengantisipasi ancaman-ancaman risiko ketidakpastian untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, serta menjaga gairah para investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia.

Berbagai ancaman tersebut dianggap sebagai alasan kegentingan Perppu Cipta Kerja.

Sayangnya, istilah “genting” merupakan hak subjektif Presiden, sehingga tak ada celah untuk memperdebatkannya secara objektif.

Namun, biasanya Perppu tidak dipakai dalam situasi normal. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam artian harus memenuhi ihwal kegentingan memaksa.

Tolok ukurnya adalah kegentingan yang terjadi di dalam negeri. Sedangkan, untuk alasan terdampak dari eksternal, seperti perang Rusia-Ukraina yang jadi salah satu dalih terbitnya Perppu Ciptaker, tidak termasuk dalam kegentingan memaksa yang dikonstruksikan oleh UUD 1945.

Jika melihat berbagai indikator makro, saat ini Indonesia tidak dalam kondisi genting yang membutuhkan penanganan khusus melalui penerbitan Perppu.

Dalam berbagai laporan dan outlook ekonomi, Indonesia masih menjadi tujuan utama untuk para investor melakukan investasi, baik investor dalam negeri maupun internasional.

Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda yang relatif baik secara umum.

Pertama, inflasi dua bulan terakhir mampu dikendalikan oleh Pemerintah, sehingga inflasi selama tahun 2022 stabil 5,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), meski angka tersebut masih di atas target Bank Indonesia.

Selain itu, tren inflasi sudah mulai melandai, bahkan banyak negara yang mulai memasuki masa transisi dari inflasi menuju disinflasi.

Kedua, kinerja neraca perdagangan Indonesia juga masih sangat baik dengan dukungan sektor komoditas. Pada bulan November, neraca Perdagangan mencatatkan angka 5,16 miliar dollar AS atau melanjutkan rekor surplus sepanjang 31 bulan terakhir.

Ketiga, aliran modal asing kembali masuk ke dalam pasar obligasi Indonesia seiring dengan concern investor Global yang mulai berubah dari tingkat inflasi ke tingkat pertumbuhan ekonomi Global, terutama di AS.

Namun demikian, total capital inflow masih lebih kecil dibanding outflow sepanjang 2022. Bank Indonesia mencatat total inflow sebesar Rp 73,27 triliun year-to-date, lebih rendah dari outflow yang mencapai Rp 140,6 triliun.

Wajar saja, sebab sepanjang 2022, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 425 basis poin atau 4,25 persen jadi 4,25 persen - 4,5 persen dan merupakan yang paling agresif dalam 41 tahun terakhir.