Menteri PANRB Lapor ke Jokowi Ada Instansi Minta Nilai Reformasi Birokrasi Dinaikkan demi Mengejar Tunjangan Kinerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ada kementerian/lembaga yang melobi agar penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansinya dinaikkan. Lobian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tunjangan kinerja (tukin) yang tinggi.

"Selama ini kementerian/lembaga, Bapak Presiden, menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik. Kalau RB hanya dikaitkan dengan tunjangan kinerja, tidak dengan dampak maka target prioritas Presiden, pasti tidak akan tercapai karena tujuannya hanya naik tukin, bukan dampak dari kinerja," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Rakornas Forkopimda, Selasa (17/1/2023).

Oleh karena itu, Kementerian PANRB menilai reformasi birokrasi tematik harus diperjelas. Azwar Anas menambahkan, selama ini Kementerian PANRB sibuk mengurus di hilirnya.

Baca juga: Soal Titipan Jadi ASN, Menteri PANRB: Secara Sistem Sudah Terkunci, Seleksinya Terbuka

Sehingga ke depannya yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, serta inflasi.

"Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi. Tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur," ujarnya.

Mantan Kepala LKPP ini bilang, reformasi birokrasi di suatu instansi dinilai bagus harus tercermin dari jumlah kemiskinannya yang turun. Begitu pun, apabila reformasi birokrasi serta pelayanan investasinya bagus maka berdampak terhadap pertumbuhan investasi.

Berikutnya, mantan Bupati Banyuwangin ini memaparkan sejumlah prioritas presiden yang harus segera direspon. Pertama, soal peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Baca juga: Tiga Solusi Menteri PANRB Anas soal Tenaga Honorer: Diangkat Jadi ASN, Diberhentikan, atau Skala Prioritas

Dalam hal ini, reformasi birokrasi untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif , efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya melalui katalog elektronik atau E-Katalog.

Kemudian prioritas lainnya adalah pengendalian inflasi. Reformasi birokrasi berfokus terhadap upaya dan terobosan pemerintah dalam dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan yakni dengan cara memperkuat koordinasi lintas sektor, serta berkerja sama antar daerah menjadi salah satu keberhasilan reformasi birokrasi.

Baca juga: Pesan Menteri PANRB ke 1.875 CPNS Kemenhub: Miliki Budaya Melayani Bukan Dilayani