Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PANRB Lapor ke Jokowi Ada Instansi Minta Nilai Reformasi Birokrasi Dinaikkan demi Mengejar Tunjangan Kinerja

Kompas.com - 17/01/2023, 17:40 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ada kementerian/lembaga yang melobi agar penilaian reformasi birokrasi (RB) di instansinya dinaikkan. Lobian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tunjangan kinerja (tukin) yang tinggi.

"Selama ini kementerian/lembaga, Bapak Presiden, menghubungi kami kadang minta nilai RB-nya dinaikkan supaya tunjangan kinerjanya naik. Kalau RB hanya dikaitkan dengan tunjangan kinerja, tidak dengan dampak maka target prioritas Presiden, pasti tidak akan tercapai karena tujuannya hanya naik tukin, bukan dampak dari kinerja," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Rakornas Forkopimda, Selasa (17/1/2023).

Oleh karena itu, Kementerian PANRB menilai reformasi birokrasi tematik harus diperjelas. Azwar Anas menambahkan, selama ini Kementerian PANRB sibuk mengurus di hilirnya.

Baca juga: Soal Titipan Jadi ASN, Menteri PANRB: Secara Sistem Sudah Terkunci, Seleksinya Terbuka

Sehingga ke depannya yang akan dinilai oleh Kementerian PANRB adalah reformasi birokrasi tematik tentang pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog, serta inflasi.

"Selama ini kadang pengukurannya masih dari administrasi. Tapi ke depan arahan Bapak Presiden minta dampaknya terukur," ujarnya.

Mantan Kepala LKPP ini bilang, reformasi birokrasi di suatu instansi dinilai bagus harus tercermin dari jumlah kemiskinannya yang turun. Begitu pun, apabila reformasi birokrasi serta pelayanan investasinya bagus maka berdampak terhadap pertumbuhan investasi.

Berikutnya, mantan Bupati Banyuwangin ini memaparkan sejumlah prioritas presiden yang harus segera direspon. Pertama, soal peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Baca juga: Tiga Solusi Menteri PANRB Anas soal Tenaga Honorer: Diangkat Jadi ASN, Diberhentikan, atau Skala Prioritas

Dalam hal ini, reformasi birokrasi untuk mendorong penggunaan anggaran pemerintah yang efektif , efisien, serta memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, dan modal pemerintah. Strategi yang digunakan salah satunya melalui katalog elektronik atau E-Katalog.

Kemudian prioritas lainnya adalah pengendalian inflasi. Reformasi birokrasi berfokus terhadap upaya dan terobosan pemerintah dalam dalam menekan dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Kemampuan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga serta pasokan yakni dengan cara memperkuat koordinasi lintas sektor, serta berkerja sama antar daerah menjadi salah satu keberhasilan reformasi birokrasi.

Baca juga: Pesan Menteri PANRB ke 1.875 CPNS Kemenhub: Miliki Budaya Melayani Bukan Dilayani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com